Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli resmi menahan tersangka Direktur PT Danrus Utama Engineering berinisial AS, terkait korupsi proyek Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Tahun Anggaran 2023 bernilai lebih dari Rp1,198 miliar, Kamis (19/2/2026). Transindonesia.co / Ist
TRANSINDONESIA.co, GUNUNGSITOLI — Tim Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli resmi menahan Direktur PT Danrus Utama Engineering berinisial AS, atas dugaan korupsi dalam proyek Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Tahun Anggaran 2023 yang bernilai lebih dari Rp1,198 miliar.
“Tersangka AS selaku konsultan pengawas dalam proyek ini telah resmi ditahan setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” ujar Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, Kamis (19/2/2026).
Modus operandi yang dilakukan tersangka meliputi pemufakatan jahat untuk memanipulasi volume pekerjaan fisik serta memanipulasi dokumen pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penyidikan, AS tidak melakukan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp214.216.000. Kerugian tersebut terdiri dari kekurangan volume pekerjaan serta jasa konsultan pengawasan yang tidak sesuai kontrak.
“Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan penyimpangan berupa manipulasi volume pekerjaan fisik dan dokumen pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak terkait,” jelas Yaatulo Hulu.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sama, di mana sebelumnya pada 2 September 2025, jaksa telah menetapkan ETG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SG selaku rekanan (Wakil Direktur CV Berjhon) sebagai tersangka. Penahanan AS sendiri dilakukan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Gunungsitoli untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut.
“Kasus ini terus didalami oleh Tim Penyidik, terutama terhadap pihak-pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi pada proyek di Dinas Kesehatan Nias Barat ini,” tegas Kasi Intelijen.
Tersangka AS kini terancam hukuman berat dengan sangkaan pelanggaran pasal berlapis terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan perubahannya. Penahanan ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Maret 2026 mendatang sembari tim penyidik melengkapi berkas perkara.
“Penyidik menyangkakan Pasal 603 dan Pasal 604 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum utama dalam menjerat perbuatan tersangka,” pungkas Yaatulo. [don]
