Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M. I. Pol.
TRANSINDONESIA.co, BANDUNG – Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni harus menjadi titik balik transisi ekologi yang agresif di Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M. I. Pol, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah taktis guna mengatasi Triple Planetary Crisis—perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi—melalui kebijakan lokal yang konkret.
Menyelaraskan tema global “Now For Climate”, Syahrir menegaskan, bahwa komitmen hijau yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui kampanye “Bekerja untuk Iklim” dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) harus segera diimplementasikan secara radikal di tingkat daerah.
“Terlebih, Jawa Barat memikul beban berat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus motor penggerak industri nasional,” ungkap Syahrir dalam keterangannya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Jumat (6/6/2026).
Secara khusus, legislator senior ini menyoroti status Ibu Kota Jawa Barat, Kota Bandung, yang kini tengah menghadapi situasi darurat sampah. Sebagai pusat peradaban, wisata, dan kuliner, Kota Kembang dinilai tidak boleh lagi menggunakan pendekatan konvensional dalam mengelola sisa konsumsi warganya.
“Problematika sampah di Kota Bandung ini sudah berkepanjangan. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode usang seperti sekadar kumpul, angkut, lalu buang. Perlu ada pembenahan signifikan dan pengelolaan yang profesional,” ujar Syahrir.
Syahrir mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular (circular economy) secara menyeluruh di Kota Bandung. Melalui modernisasi tata kelola, sampah harus diubah dari beban ekologis menjadi komoditas ekonomi yang membawa keuntungan, seperti konversi sampah organik menjadi energi biomassa dan optimalisasi bank sampah berbasis masyarakat.
“Bandung ini kota wisata dan kuliner, aspek estetika dan kebersihannya adalah harga mati. Sampah harus dikelola hingga membawa keuntungan dan menjadi berkah, bukan musibah,” tambahnya.
Bukan hanya urusan domestik perkotaan, Syahrir juga membidik tata kelola lingkungan di sektor manufaktur. Saat ini, Jawa Barat kokoh sebagai daerah industri terbesar di Asia Tenggara dengan kepemilikan 51 kawasan industri yang terpusat di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Indramayu, Subang, Sumedang, hingga Majalengka.
Lebih lanjut politisi senior Partai Gerindra ini tidak menampik bahwa masifnya aktivitas pabrik memicu persoalan lingkungan yang pelik, terutama terkait kebocoran limbah bahan berbahaya (B2) serta bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun, alih-alih hanya menjadi ancaman, Syahrir memandang persoalan ini sebagai peluang strategis bagi daerah.
“Persoalan limbah B2 dan B3 ini harus ditangani secara serius dan profesional. Jika dikelola dengan benar melalui regulasi kedinasan yang tepat, hilirisasi pengolahan limbah industri ini justru bisa menjadi sumber penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi daerah-daerah industri tersebut,” jelas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Kabupeten Bekasi.
Syahrir menambahkan bahwa industri hijau yang terintegrasi akan membuka multiplier effect yang luas, mulai dari peningkatan kepatuhan lingkungan korporasi hingga mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar lewat penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan limbah yang aman.
Syahrir menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal fungsi pengawasan regulasi dan penganggaran untuk memastikan investasi yang masuk ke Jawa Barat adalah investasi yang ramah lingkungan.
“Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini adalah momentum bagi kita untuk berhenti menunda. Saatnya eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama. Kita selamatkan iklim, kita tuntaskan darurat sampah, dan kita jadikan limbah industri sebagai berkah ekonomi untuk kesejahteraan warga Jawa Barat,” pungkas Syahrir. [arh]
