Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid (pakai rompi), saat kunjungan kerja ke Lapas beberapa waktu lalu. Transindonesia.co / Dok.Ist.
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini menggeser arah kebijakan dari sekadar fungsi administratif menjadi instrumen strategis nasional. Fokus utama transformasi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui implementasi 15 Program Aksi Menteri.
“Imigrasi hari ini harus mampu menjadi fasilitator pembangunan, bukan hanya penjaga pintu masuk negara,” tegas Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, dalam keterangannya diterima redaksi, Ahad (29/3/2026).
Sektor imigrasi kini diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi melalui penyederhanaan regulasi visa, seperti Business Visa dan Golden Visa. Kebijakan ini dirancang untuk menarik investasi asing serta mempercepat arus pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia, didukung oleh digitalisasi layanan dan penambahan autogate di titik pemeriksaan.
“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat,” jelas Rasyid yang juga merupakan Mahasiswa Doktoral IPDN tersebut.
Di sisi pemasyarakatan, paradigma berubah dari pendekatan represif menuju pembinaan produktif. Lapas kini diarahkan menjadi pusat pemberdayaan melalui program ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan, serta pengembangan UMKM. Selain itu, aspek humanis diperkuat melalui penyediaan dapur sehat dan pendidikan kesetaraan bagi narapidana.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi yang nyata dari balik jeruji,” tambahnya.
Kemenimipas juga memperkuat pengamanan perbatasan dan edukasi hukum di tingkat desa untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di saat yang sama, komitmen keberlanjutan ditunjukkan melalui penggunaan energi terbarukan seperti solar cell dan biogas di wilayah 3T, serta pemberian layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar unit pelaksana teknis.
“Ini adalah arah baru—imigrasi yang berdaya saing global dan pemasyarakatan yang produktif, humanis, serta berkelanjutan,” pungkas Rasyid.
Peningkatan kompetensi internal juga menjadi prioritas melalui pendidikan vokasi dan pembelajaran digital berbasis MOOC bagi ASN. Reformasi menyeluruh ini diharapkan tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang inklusif. [sfn]
