Bekasi Daerah Dengan Nominal Zakat Fitrah Tertinggi se-Jawa Barat

TRANSINDONESIA.CO, BEKASI –  Zakat fitrah yang biasa disetorkan sebelum salat ied memiliki ketetapan yang telah ditentukan standarnya pada tiap-tiap kota. Bekasi pun menjadi wilayah yang ditetapkan memiliki besaran standar tertinggi se-Jawa Barat.

Di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, menempati urutan pertama besaran standar zakat fitrah dengan nominal sebesar Rp 38.500, disusul oleh Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bekasi masing-masing Rp 35.000.

“Bisa dibilang Kabupaten Bekasi paling tinggi standarnya, mencapai Rp 38.500,” kata Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat Arif Ramdani, seperti dikutip dari Antara di Cikarang, Rabu 30 Mei 2018.

Seorang pria saat membayarkan zakat fitrah pada panitia amil zakat di Masjid Istiqlal, Jakarta.[LP6]
Kemudian Kabupaten Karawang dengan Rp 32.000, lalu Kabupaten Cirebon, Garut, Purwakarta dan Kota Depok, Cirebon, Sukabumi, serta Kota Bandung masing-masing Rp 30.000.

Sedangkan daerah lain masih di bawah Rp 30.000, seperti Kabupaten Sumedang dengan besaran Rp 29.000, Kabupaten Cianjur Rp 28.000, Kabupaten Subang, Sukabumi, Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu sebesar Rp 27.500.

“Paling rendah Rp 25.000 di Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar serta Kabupaten Ciamis,” katanya.

Penetapan besaran standar zakat tersebut dilakukan mengingat jelang Idul Fitri 1439 Hijriah masyarakat mulai berbondong-bondong menitipkan zakat fitrahnya ke sejumlah tempat pengumpul zakat. “Biasanya ke DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) setempat, kelurahan, juga lembaga resmi pengumpul zakat lain di sekitar tempat tinggalnya,” katanya.

Arif mengatakan tidak sedikit tempat pengumpulan zakat yang saat ini sudah membuka layanan penitipan zakat fitrah setelah adanya penetapan besaran standar zakat tersebut. “Walaupun kebanyakan membuka layanan tersebut pada sepekan sebelum Idul Fitri,” katanya.

Adapun besaran standar zakat fitrah di tiap kabupaten dan kota memiliki nilai yang berbeda-beda. Hal itu menyesuaikan dengan harga beras di daerah masing-masing. “Berdasarkan survei pasar dan hasil musyawarah antara kami dengan pemerintah daerah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Bulog (Badan urusan logistik) setempat,” katanya.[]

Sumber: meredeka.com

Share
Leave a comment