Foto Udara dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Kamis (11/6/2026). Transindonesia.co / BPBD Aceh Barat
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis laporan terbaru terkait perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia untuk periode Kamis, 11 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 12 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data yang dihimpun, kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana yang paling mendominasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Di samping itu, penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Provinsi Sulawesi Utara juga terus dipantau secara intensif karena masih berada dalam masa tanggap darurat.
“Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kejadian bencana yang paling dominan pada periode pelaporan kali ini, selain penanganan dampak gempa di Sulawesi Utara yang terus berjalan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6/2026).
Kejadian karhutla baru yang menjadi perhatian utama berada di Provinsi Jambi dengan total area terbakar mencapai 121,6 hektare di sembilan kabupaten dan dua kota, dengan wilayah terluas di Kabupaten Sarolangun sebesar 42,4 hektare. Guna mengantisipasi perluasan titik api, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak Minggu, 27 April 2026 hingga Minggu, 30 November 2026, di mana tim Satgas masih terus berupaya melakukan pemadaman di lapangan.
“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau di wilayah Jambi,” kata perwakilan tim penanganan darurat di lapangan.
Sementara itu, penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 di Provinsi Sulawesi Utara yang terjadi sejak Minggu, 8 Juni 2026 terus mengalami pergerakan. Bencana tersebut tercatat mengakibatkan 249 kepala keluarga terdampak, 1.160 jiwa mengungsi, 249 unit rumah rusak, serta 26 fasilitas umum mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Utara, dan Kota Manado. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan status tanggap darurat hingga Sabtu, 21 Juni 2026 di tengah kendala jaringan komunikasi dan guncangan gempa susulan yang masih terjadi.
“BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pendampingan, asesmen serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa di Sulawesi Utara,” tutur petugas posko penanganan bencana.
Di wilayah Sumatra lainnya, karhutla di Provinsi Riau mencatatkan total akumulasi lahan terbakar mencapai 15.220,34 hektare sejak awal Januari 2026, meskipun tidak ada penambahan luas lahan baru pada periode pelaporan ini. Selain Riau yang berstatus siaga darurat hingga akhir November, Provinsi Aceh juga sedang menangani karhutla intensif, tepatnya di Kabupaten Nagan Raya seluas 99 hektare yang kini menyisakan 0,2 hektare titik asap dalam proses pendinginan, serta di Kabupaten Aceh Barat seluas 34,1 hektare yang penanganannya dibantu oleh helikopter water bombing milik BNPB.
“BPBD Kabupaten Aceh Barat bersama tim gabungan melaksanakan pemadaman darat di Kecamatan Bubon yang telah mencapai 95 persen dan Kecamatan Samatiga sekitar 60 persen,” ungkap laporan dari tim reaksi cepat.
Peningkatan luas lahan terbakar juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah yang kini mencapai 452,04 hektare, atau bertambah sekitar satu hektare dari data sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri masih memberlakukan status siaga darurat karhutla hingga Sabtu, 10 Oktober 2026 demi memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
“Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan langkah penanganan, mitigasi serta kesiapsiagaan guna mengurangi risiko bencana yang lebih besar,” jelas pihak Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, saat ini sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau yang memicu peningkatan risiko karhutla serta kekeringan, meskipun beberapa wilayah lain masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Merespons kondisi cuaca tersebut, BNPB secara tegas mengimbau jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas pembakaran lahan secara liar, serta segera melaporkan potensi ancaman bencana kepada petugas terdekat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana demi melindungi keselamatan masyarakat,” pungkas Abdul Muhari. [don]
