Penunjukan BG sebagai Kepala BIN Sudah Tepat

TRANSINDONESIA.CO – Intelijen itu adalah ranah sipil. Tak heran jika di negara negara maju, pemimpin badan intelijennya adalah tokoh-tokoh sipil. Di Inggris misalnya, Direktur M16 malah pegawai negeri sipil yang berkarir selama 20 tahun.

Begitu juga Direktur CIA, selalu politisi sipil. Hanya memang operatornya banyak yang eks atau pensiunan militer AS.

Sebab itu Indonesia Police Watch (IPW) menilai sangat tepat jika Presiden Jokowi mengangkat Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN, dimana saat ini Polri sudah menjadi kepolisian sipil yang mengedepankan antisipasi dan deteksi dini.

Artinya, dengan mengangkat figur kepolisian sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), ke depan Presiden Jokowi lebih berorientasi pada kepentingan keamanan dalam membangun sosial ekonomi Indonesia.

Pendekatan keamanan dalam membangun sosial ekonomi tentunya diharapkan tidak hanya akan mendapatkan manfaat bagi kemajuan perekonomian semata, lebih dari itu akan mendapatkan kemajuan dalam hak asasi manusia.

Luasnya wilayah Indonesia, terutama kawasan pantai menjadi ancaman tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Negeri ini menjadi rawan penyelundupan dan kerap menjadi bulan-bulanan atau “operasi intelijen” negara lain yang bertujuan melumpuhkan perekonomian  dan menghancurkan mentalitas generasi muda Indonesia dengan narkoba.

Sebab itu, ke depan BIN perlu meningkatkan kinerja intelijen di wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama jajaran intelijen antara BIN, TNI, Polri, polda-polda dengan pemerintahan daerah menjadi hal urgen agar Indonesia tidak terus menerus menjadi bulan-bulanan bandar narkoba, teroris dan para penyelundup yang menghancurkan perekonomian Indonesia.

Pengalaman selama berkarir di Polri dan jaringan yang luas di bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan tentu menjadi modal yang kuat bagi BG saat memimpin BIN. IPW berharap, BG dapat memaksimalkan jaringannya yang luas itu untuk mensinerjikan BIN dengan berbagai institusi, dalam rangka membentengi Indonesia dari serangan terorisme, narkoba, perdagangan manusia, aksi pencurian yang dilakukan orang asing terhadap kekayaan alam Indonesia.

Untuk itu IPW berharap BG dapat memaparkan konsep kerjanya saat fit and profer test di Komisi I DPR agar publik semakin yakin pada kapabilitas dan profesionalismenya dalam memimpin BIN.[Neta S Pane – Ketua Presidium IPW]