Skip to content
20 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • November
  • 19
  • Masuk Tahun Ketiga, Kementerian Imipas Dituntut Ubah Capaian Digital Jadi Kepastian Layanan Warga

Masuk Tahun Ketiga, Kementerian Imipas Dituntut Ubah Capaian Digital Jadi Kepastian Layanan Warga

transindonesia.co 19 November 2026 3 minutes read
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid memaparkan evaluasi kinerja Hari Bakti Imipas ke-2.

Para Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama jajaran Kementerian Imipas pada Hari Bakti Imipas ke-2, di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Transindonesia.co, / Ist

Transindonesia.co, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memasuki usia kedua dengan catatan kinerja signifikan di sektor digitalisasi perlintasan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pengurangan beban hunian lembaga pemasyarakatan (lapas). Hingga November 2026, tingkat kelebihan kapasitas (overcrowding) lapas nasional tercatat turun menjadi 82,63 persen dari posisi 89,04 persen pada tahun sebelumnya, sementara 308 unit autogate keimigrasian telah melayani 23,6 juta perlintasan.

Capaian tersebut menjadi sorotan utama dalam refleksi tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imipas ke-2 yang disampaikan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid.

Meski mengapresiasi lonjakan angka kinerja di usia kementerian yang tergolong muda, ia menegaskan bahwa keberhasilan institusi tidak boleh berhenti pada statistik, melainkan harus terukur dari kepastian layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bertambahnya usia sebuah institusi harus dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat yang menunggu kepastian paspor, keluarga yang berharap perlindungan dari perdagangan orang, hingga warga binaan yang sedang berjuang memperbaiki diri,” ujar Abdullah Rasyid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam ranah pelayanan publik, transformasi digital melalui ekosistem M-Paspor, eVisa, dan sistem All Indonesia—yang telah menghimpun 23,1 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional hingga November 2026—dinilai berhasil memodernisasi wajah keimigrasian.

Namun, Abdullah Rasyid mengingatkan agar percepatan teknologi tidak menyisakan celah birokrasi maupun ketimpangan akses bagi masyarakat yang belum melek digital.

“Digitalisasi harus benar-benar memudahkan masyarakat dengan persyaratan yang jelas, waktu yang pasti, dan biaya transparan. Petugas tetap menjadi garda terdepan untuk menjamin layanan ini dapat diakses secara adil, termasuk bagi jemaah haji lanjut usia melalui fasilitas pemeriksaan sebelum keberangkatan dan koridor biometrik,” tegasnya.

Selain memudahkan mobilitas lintas negara, Kementerian Imipas juga memperketat fungsi penjagaan kedaulatan dan perlindungan warga negara dari jerat sindikat perekrutan ilegal.

Melalui penempatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), intervensi dan edukasi migrasi aman kini telah menjangkau 1.340 desa binaan di berbagai wilayah rawan.

“Risiko perdagangan orang kerap bermula dari lingkungan terdekat akibat tawaran kerja yang menggiurkan, minimnya informasi, dan tekanan ekonomi keluarga. Kehadiran petugas di desa bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi benteng awal untuk mencegah warga terjebak eksploitasi,” jelas Abdullah Rasyid.

Pada sektor pemasyarakatan, pembenahan tata kelola tidak hanya diarahkan pada pemberantasan peredaran narkoba, pemerasan, dan kekerasan di dalam lapas, tetapi juga pada kemandirian ekonomi warga binaan. Data kementerian hingga November 2026 menunjukkan sebanyak 6.691 warga binaan telah dilibatkan dalam program ketahanan pangan di atas lahan produktif seluas 395,95 hektare dengan akumulasi premi mencapai Rp1,86 miliar.

“Penurunan overkapasitas menjadi 82,63 persen patut diapresiasi, meski tetap menuntut sinergi lintas sistem peradilan pidana. Di sisi lain, program ketahanan pangan bukan sekadar soal premi miliaran rupiah, melainkan bekal keterampilan, disiplin, dan jalan reintegrasi sosial agar warga binaan diterima kembali saat bebas,” papar Abdullah Rasyid.

Menyongsong tahun ketiga pengabdian, Abdullah Rasyid menggarisbawahi sikap terbuka Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang secara lugas menyampaikan permohonan maaf atas layanan yang belum optimal. Sikap tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik melalui penerapan nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

“Kepercayaan publik tumbuh ketika institusi berani mendengar kritik, menuntaskan keluhan warga, dan menindak tegas setiap penyimpangan. Memasuki tahun ketiga, implementasi 15 Program Aksi serta pengawasan berbasis STAR Proaksi wajib memastikan setiap hambatan di lapangan terselesaikan secara nyata,” pungkas Abdullah Rasyid.  [man]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Pabrik Liquid Vape Etomidate Digerebek, 5 Orang Ditangkap
Next: BNPB Catat Rangkaian Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla di Sejumlah Daerah, 1 Warga Meninggal

Trans Stories

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro memberikan keterangan terkait penggeledahan posko penyadapan ilegal di Cipete, Jakarta Selatan.

Bareskrim Geledah ‘Posko’ Eks Direktur Siber di Cipete, Dalami Dugaan Pemufakatan Makar Penyadapan Presiden

transindonesia.co 19 November 2026
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS mengenakan pakaian warna biru dijatuhi sanksi tegas pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen EHS Dipecat

transindonesia.co 19 November 2026
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan pers terkait penundaan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Diundur Jadi 9 Desember

transindonesia.co 16 November 2026

TransIndonesia

Petugas BPBD memantau kondisi banjir dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di daerah terdampak.

BNPB Catat Rangkaian Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla di Sejumlah Daerah, 1 Warga Meninggal

transindonesia.co 19 November 2026
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid memaparkan evaluasi kinerja Hari Bakti Imipas ke-2.

Masuk Tahun Ketiga, Kementerian Imipas Dituntut Ubah Capaian Digital Jadi Kepastian Layanan Warga

transindonesia.co 19 November 2026
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menunjukkan barang bukti cairan vape narkotika jenis etomidate hasil penggerebekan di Cengkareng.

Pabrik Liquid Vape Etomidate Digerebek, 5 Orang Ditangkap

transindonesia.co 19 November 2026
Rilis pengungkapan jaringan narkoba lintas negara oleh Bareskrim Polri, BNN, dan PPATK beserta aset sitaan dan barang bukti.

Polri Bongkar Sindikat Narkoba Madura–Kalimantan, Aset Rp150 Miliar

transindonesia.co 19 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.