Para Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama jajaran Kementerian Imipas pada Hari Bakti Imipas ke-2, di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Transindonesia.co, / Ist
Transindonesia.co, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memasuki usia kedua dengan catatan kinerja signifikan di sektor digitalisasi perlintasan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pengurangan beban hunian lembaga pemasyarakatan (lapas). Hingga November 2026, tingkat kelebihan kapasitas (overcrowding) lapas nasional tercatat turun menjadi 82,63 persen dari posisi 89,04 persen pada tahun sebelumnya, sementara 308 unit autogate keimigrasian telah melayani 23,6 juta perlintasan.
Capaian tersebut menjadi sorotan utama dalam refleksi tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imipas ke-2 yang disampaikan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid.
Meski mengapresiasi lonjakan angka kinerja di usia kementerian yang tergolong muda, ia menegaskan bahwa keberhasilan institusi tidak boleh berhenti pada statistik, melainkan harus terukur dari kepastian layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bertambahnya usia sebuah institusi harus dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat yang menunggu kepastian paspor, keluarga yang berharap perlindungan dari perdagangan orang, hingga warga binaan yang sedang berjuang memperbaiki diri,” ujar Abdullah Rasyid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam ranah pelayanan publik, transformasi digital melalui ekosistem M-Paspor, eVisa, dan sistem All Indonesia—yang telah menghimpun 23,1 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional hingga November 2026—dinilai berhasil memodernisasi wajah keimigrasian.
Namun, Abdullah Rasyid mengingatkan agar percepatan teknologi tidak menyisakan celah birokrasi maupun ketimpangan akses bagi masyarakat yang belum melek digital.
“Digitalisasi harus benar-benar memudahkan masyarakat dengan persyaratan yang jelas, waktu yang pasti, dan biaya transparan. Petugas tetap menjadi garda terdepan untuk menjamin layanan ini dapat diakses secara adil, termasuk bagi jemaah haji lanjut usia melalui fasilitas pemeriksaan sebelum keberangkatan dan koridor biometrik,” tegasnya.
Selain memudahkan mobilitas lintas negara, Kementerian Imipas juga memperketat fungsi penjagaan kedaulatan dan perlindungan warga negara dari jerat sindikat perekrutan ilegal.
Melalui penempatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), intervensi dan edukasi migrasi aman kini telah menjangkau 1.340 desa binaan di berbagai wilayah rawan.
“Risiko perdagangan orang kerap bermula dari lingkungan terdekat akibat tawaran kerja yang menggiurkan, minimnya informasi, dan tekanan ekonomi keluarga. Kehadiran petugas di desa bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi benteng awal untuk mencegah warga terjebak eksploitasi,” jelas Abdullah Rasyid.
Pada sektor pemasyarakatan, pembenahan tata kelola tidak hanya diarahkan pada pemberantasan peredaran narkoba, pemerasan, dan kekerasan di dalam lapas, tetapi juga pada kemandirian ekonomi warga binaan. Data kementerian hingga November 2026 menunjukkan sebanyak 6.691 warga binaan telah dilibatkan dalam program ketahanan pangan di atas lahan produktif seluas 395,95 hektare dengan akumulasi premi mencapai Rp1,86 miliar.
“Penurunan overkapasitas menjadi 82,63 persen patut diapresiasi, meski tetap menuntut sinergi lintas sistem peradilan pidana. Di sisi lain, program ketahanan pangan bukan sekadar soal premi miliaran rupiah, melainkan bekal keterampilan, disiplin, dan jalan reintegrasi sosial agar warga binaan diterima kembali saat bebas,” papar Abdullah Rasyid.
Menyongsong tahun ketiga pengabdian, Abdullah Rasyid menggarisbawahi sikap terbuka Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang secara lugas menyampaikan permohonan maaf atas layanan yang belum optimal. Sikap tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik melalui penerapan nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).
“Kepercayaan publik tumbuh ketika institusi berani mendengar kritik, menuntaskan keluhan warga, dan menindak tegas setiap penyimpangan. Memasuki tahun ketiga, implementasi 15 Program Aksi serta pengawasan berbasis STAR Proaksi wajib memastikan setiap hambatan di lapangan terselesaikan secara nyata,” pungkas Abdullah Rasyid. [man]






