Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS mengenakan pakaian warna biru dijatuhi sanksi tegas pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti menyalahgunakan wewenang dan fasilitas teknologi institusi untuk melakukan praktik penyadapan ilegal (illegal access) terhadap Presiden Prabowo Subianto, usai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar secara marathon di Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Transindonesia.co / Ist
Transindonesia.co, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Jalan Haji Saidi Satu, Cipete Utara, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam hingga Rabu (18/11/2026) dini hari.
Penggeledahan yang dikawal ketat personel Brimob bersenjata lengkap tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkelindan dengan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Lokasi di Cipete Utara itu diduga kuat digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) bertujuan mengamankan alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian perkara.
Dari lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting serta perangkat elektronik untuk diteliti lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Susatyo menegaskan bahwa rumah di Cipete bukanlah satu-satunya titik yang diperiksa, karena penyidik juga menyasar beberapa posko lain yang terindikasi menjadi bagian dari jaringan pemufakatan tersebut.
Sanksi Etik PTDH dan Konstruksi Perkara
Penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sebelumnya, sanksi pemecatan serupa juga telah dijatuhkan kepada perwira tinggi lainnya yang terlibat, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta.
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional diduga dilakukan dengan cara memanipulasi data pada server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Jeratan Pasal Berlapis bagi Empat Tersangka
Dalam skandal besar ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi. Keempatnya kini menghadapi konstruksi hukum berlapis yang ditangani oleh dua direktorat sekaligus:
• Klaster Kejahatan Siber (Dittipidsiber): Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 332 KUHP terkait tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
• Klaster Keamanan Negara (Dittipidum): Penyidik menaikkan status perkara ke tahap penyidikan atas dugaan pemufakatan jahat dan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap barang bukti elektronik yang disita dari kawasan Cipete dan lokasi lainnya. Kepolisian menyatakan rincian lengkap hasil penyitaan serta perkembangan penyidikan akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers mendatang. [mil]




