Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono. Transindonesia.co /.Ist
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperketat pengawasan wilayah perairan guna memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penggunaan bahan peledak (bom ikan), racun, serta penyelundupan yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.
Penguatan pengamanan laut ini menjadi prioritas utama dalam program strategis Blue Policing yang digagas langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Melalui Blue Policing, Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Langkah konkret di lapangan dilakukan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas mencurigakan, serta penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran yang merusak ekosistem. Fokus pengawasan juga menyasar praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang kerap memicu ketimpangan akses sumber daya ikan sekaligus gesekan konflik wilayah tangkap antara kapal besar dan nelayan kecil.
“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelas Pitoyo.
Guna memastikan efektivitas pengawasan, Polri membangun kemitraan aktif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir melalui pilar Blue Community. Forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir diperkuat sebagai ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi nelayan sekaligus mengintegrasikan kearifan lokal maritim, seperti aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam menjaga keamanan laut.
“Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan,” ungkap Pitoyo merujuk pada enam pilar utama Blue Policing, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Selain memberantas kejahatan perikanan, Korpolairud Baharkam Polri juga mengawal ketat distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Di sisi lain, keselamatan melaut terus ditingkatkan melalui pengamanan jalur pelayaran rakyat serta edukasi rutin mengenai penggunaan jaket pelampung (life jacket) dan kelengkapan navigasi standar.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya. [mil]






