Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Transindonesia.co / Kemnaker
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia dengan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.
Kebijakan ini merujuk pada surat bernomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker diterima redaksi, Sabtu (21/11/2026).
Pedoman tersebut mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sekaligus membuka ruang penetapan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.
Seluruh besaran upah minimum tahun 2027 tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses perumusan yang terukur di tingkat daerah.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelas Yassierli.
Bagi daerah yang sudah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Perhitungan ini menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (\alpha) pada rentang 0,50 hingga 1, lalu disesuaikan dengan upah minimum tahun berjalan.
“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” tegasnya.
Selain formula penyesuaian, pemerintah juga menetapkan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun melalui metodologi akademis.
Data KHL provinsi dipakai untuk penghitungan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan UMK agar penetapan upah mencerminkan kebutuhan hidup riil di masing-masing wilayah.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi serta ketenagakerjaan daerah. Dewan Pengupahan juga berperan merekomendasikan sektor unggulan untuk UMSP dan UMSK yang memiliki keahlian, karakteristik, risiko kerja berbeda, atau tuntutan pekerjaan lebih berat maupun terspesialisasi, dengan nilai sektoral yang wajib lebih tinggi daripada UMP atau UMK.
Terkait linimasa penetapan, UMSP wajib ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP, sedangkan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil (UMK usaha) ditetapkan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. [sda]






