Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Transindonesia.co / Dok.Ist
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto resmi mengesahkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa penerbitan regulasi baru tersebut menjadi salah satu dasar utama persiapan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Listyo Sigit sendiri telah berstatus tersangka dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta sejak 16 November 2026 (Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 799) ini, terdapat sembilan ketentuan mendasar yang direvisi guna menyesuaikan kebutuhan penegakan etik internal institusi Bhayangkara.
Perubahan paling krusial terletak pada Pasal 42 dan Pasal 74 terkait susunan kepangkatan Majelis KKEP maupun KKEP Banding. Jika aturan lama mewajibkan anggota majelis berpangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar, regulasi baru membolehkan perwira dengan pangkat maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar untuk duduk sebagai majelis etik.
Ketentuan ini membuka jalan bagi perwira tinggi bintang dua untuk menyidangkan jenderal bintang empat.
Selain soal kepangkatan, Pasal 59 ayat (2) turut direvisi sehingga sidang KKEP kini dapat digelar secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP, apabila terduga pelanggar berhalangan hadir langsung di ruang sidang.
Aturan baru tersebut juga membatasi hak pengajuan banding hanya bagi pihak pelanggar (Pasal 1 angka 6), menyesuaikan batas waktu pengiriman surat panggilan menjadi tiga hari kalender (Pasal 19 ayat 5), serta mewajibkan proses gelar perkara atas setiap hasil audit investigasi (Pasal 15 ayat 4a).
Sementara pada Pasal 111 ayat (2) huruf c, regulasi ini memperbarui ketentuan pengunduran diri sebelum pelaksanaan sidang KKEP bagi terduga pelanggar yang disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, seluruh tahapan persidangan etik lanjutan pada pekan depan akan sepenuhnya berpedoman pada mekanisme dalam Perpol terbaru ini.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso yang kini tengah menempuh upaya banding, sedangkan sidang etik Irjen Slamet Uliandi masih tertunda karena alasan pemulihan kesehatan. [mil]





