Skip to content
16 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • November
  • 16
  • Kemnaker: Belum Ada Lembaga Pengelola Dana Pesangon

Kemnaker: Belum Ada Lembaga Pengelola Dana Pesangon

transindonesia.co 16 November 2026 2 minutes read
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Transindonesia.co / Dokumentasi

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Transindonesia.co / Dokumentasi

Transindonesia.co, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar. Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dikutip dari Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (16/11/2026).

Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Putri menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya. [imt]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Rihlah Ponpes Almarhamah: Menguatkan Persaudaraan, Meneguhkan Amal Sosial
Next: Erupsi Gunung Ibu Maluku Utara, Status Masih Level Waspada

Trans Stories

pekerja Indonesia penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Syarat Penerima BSU 2026 Kemnaker: Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Dapat Bantuan Rp900 Ribu

transindonesia.co 7 November 2026
Industri Harus Bangkit, Lapangan Kerja Harus Nyata

Industri Harus Bangkit, Lapangan Kerja Harus Nyata

transindonesia.co 5 November 2026
Pelatihan vokasi dan transformasi pekerja migran Indonesia menjadi tenaga profesional

Dari Pekerja Migran yang Dipulangkan Menjadi Tenaga Profesional Indonesia

transindonesia.co 30 Oktober 2026

TransIndonesia

Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Minggu malam (15/11/2026) pukul 21.02 WIT dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 500 meter di atas puncak kawah.

Erupsi Gunung Ibu Maluku Utara, Status Masih Level Waspada

transindonesia.co 16 November 2026
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Transindonesia.co / Dokumentasi

Kemnaker: Belum Ada Lembaga Pengelola Dana Pesangon

transindonesia.co 16 November 2026
Kegiatan tracking pagi peserta rihlah Yayasan Almarhamah Khairu Ummah di sekitar kawasan sejuk Vila Nirwana Pangalengan.

Rihlah Ponpes Almarhamah: Menguatkan Persaudaraan, Meneguhkan Amal Sosial

transindonesia.co 16 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan keterangan pers usai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Komisi III Dukung Polri Usut Penyadapan Ilegal dan Makar

transindonesia.co 12 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.