Ilustrasi pekerja dan perhitungan besaran kenaikan UMP 2027 di seluruh provinsi di Indonesia.
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menuntaskan pembahasan dan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 tepat pada batas akhir penetapan nasional, Sabtu (21/11/2026). Ketentuan upah baru yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) gubernur di masing-masing wilayah ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Kebijakan pengupahan tahun depan disusun mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026.
Dalam keterangannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa penetapan angka upah mempertimbangkan tiga indikator utama: pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), laju pertumbuhan ekonomi, dan kondisi penyerapan tenaga kerja di daerah.
Berdasarkan rekapitulasi ketetapan resmi yang sudah dipublikasikan, DKI Jakarta masih memegang posisi puncak sebagai provinsi dengan standar upah tertinggi secara nasional, mencapai Rp6,13 juta.
Sementara itu, kejutan datang dari Provinsi Bali yang membukukan lonjakan persentase kenaikan paling tajam di angka 42,15%, atau bertambah lebih dari Rp1,35 juta dari standar tahun sebelumnya.
Rekapitulasi Besaran UMP 2027 Berdasarkan Wilayah
Berikut adalah rincian resmi UMP 2027 di berbagai provinsi yang telah dirilis pemerintah setempat, sebagaimana dirangkum dari pemberitaan CNN Indonesia, detikFinance, dan Kompas.com:
Wilayah Pulau Jawa
• DKI Jakarta: Rp6.136.941 (meningkat 7,10% dari Rp5.729.876)
• Banten: Rp3.372.828,70 (meningkat 8,77% dari Rp3.100.881,40)
• Jawa Barat: Rp3.000.000 (meningkat 29,44% dari Rp2.317.601)
• DI Yogyakarta: Rp2.725.000 (meningkat 12,72% dari Rp2.417.495)
• Jawa Tengah: Rp2.655.454 (meningkat 14,10% dari Rp2.327.386)
Wilayah Pulau Sumatera
• Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (meningkat 9,02% dari Rp3.879.520)
• Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (meningkat 6,77% dari Rp3.942.963)
• Aceh: Rp4.197.000
• Riau: Rp4.031.142 (meningkat 6,63% dari Rp3.780.496)
• Jambi: Rp3.711.516
• Sumatera Utara: Rp3.410.000 (meningkat 5,61% dari Rp3.228.971)
• Lampung: Rp3.285.152,48 (meningkat 7,79% dari Rp3.047.734)
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
• Bali: Rp4.559.287 (meningkat 42,15% dari Rp3.207.459)
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.602.441 (meningkat 5,97% dari Rp2.455.498)
Wilayah Pulau Kalimantan
• Kalimantan Timur: Rp4.046.360
• Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (meningkat 6,69% dari Rp3.775.243)
• Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (meningkat 7,15% dari Rp3.686.122)
Wilayah Pulau Sulawesi
• Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (meningkat 8,02% dari Rp4.002.630)
• Sulawesi Selatan: Rp4.233.913,25 (meningkat 7,98% dari Rp3.921.088)
Daerah yang Masih Menunggu SK dan Agenda Lanjutan
Sementara itu, beberapa provinsi lain—seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, hingga kawasan Papua—masih menyelesaikan tahap administrasi penerbitan SK Gubernur.
Mengacu pada lini masa yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, rampungnya penetapan di level provinsi akan langsung disusul dengan pembahasan upah di tingkat kabupaten/kota dan sektoral dengan tenggat sebagai berikut:
• Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027: Ditetapkan maksimal 25 November 2026.
• Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027: Ditetapkan maksimal 26 November 2026.
• Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027: Ditetapkan maksimal 30 November 2026. [sda]




