Akankah Jokowi Blunder Kedua?

TRANSINDONESIA.CO – Perlukah Presiden Jokowi membuat blunder kedua terkait dengan penistaan agama oleh Ahok? Realitanya tanggal 4 November 2016 adalah tanggal kegagalan Jokowi menunjukkan dirinya sebagai presiden pilihan rakyat.

Pada tanggal itu, jutaan massa Islam berkumpul di seputar istana negara dan ingin menghadap padanya untuk berkeluh kesah. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Dia malah keluyuran ke Bandara SHIA hanya untuk melihat perkembangan pekerjaan lintasan kereta bandara.

Ini adalah kesalahan fatal dari Jokowi dan para pembisik strategi padanya dalam menghadapi massa. Satu hal yang harus disadari pemimpin negara adalah setiap kedatangan rakyat wajib disambut. Walau mereka datang membawa protes, harus disadari dengan datang kepadanya itu menunjukkan bahwa rakyat masih memandangnya sebagai pemimpin tempat mengadu. Bayangkan jika rakyat langsung berbicara kepada DPR atau malah MPR, artinya kepercayaan sudah tidak ada kepada presiden.

Dengan tidak menemui demonstran artinya Jokowi telah membuat luka. Perlu disadari olehnya bahwa ada sejumlah massa yang cukup besar dalam massa demo Aksi Bela Islam yang sebenarnya mereka adalah para pendukung Jokowi. Dan peristiwa penolakkan Jokowi hadir menerima utusan aksi telah membuat luka di hati mereka, yang hingga hari ini belum sembuh.

Kenyataannya lainnya adalah Aksi 411 telah berhasil memaksa Jokowi untuk memerintahkan Kapolri dan jajaran bekerja secepat-cepatnya dan mau tidak mau menersangkakan Ahok sebagai penista agama. Dan malangnya Jokowi tidak dilihat sebagai pahlawan atas perintahnya ini. Dia tetap dianggap berpihak kepada Ahok. Inilah blunder Jokowi.

Seandainya 411 Jokowi menerima perwakilan para demonstran pada sore hari dan menyampaikan pidato yang sama seperti yang dia sampaikan pada dinihari 5 November, dia akan jadi pahlawan di mata rakyat. Dia akan dielu-elukan sebagai pemimpin yang peka dan adil. Sayang nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaannya, masih bisakan Presiden Jokowi mengubah bubur ini menjadi bubur yang lezat?

Lalu apa sebaiknya sikap Presiden Jokowi menghadapi Aksi 212? Hanya ada satu cara yaitu mencegahnya. Apakah mencegahnya dengan cara-cara seperti yang Kapolri saat ini? Salah total! Pencegahan dalam berbagai bentuk himbauan, selebaran, penghambatan angkutan umum dan sebagainya malah membuat rakyat semakin marah dan kecewa. Marah yang bisa menggiring isu bukan lagi kepada Ahok dan Kapolri Tito Karnavian, tapi kepada posisi Jokowi sebagai presiden. Sesuatu yang bisa berujung kepada kerusuhan dan proses pemakzulan.