JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang “Toxic”

TRANSINDONESIA.co | Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak paham dengan wanti-wanti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait orang-orang toxic masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut dia, orang-orang yang melanggar Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)-lah yang tidak boleh masuk pemerintah.

Pasal 33 yang dimaksud berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

“Pertama, saya tidak mengerti toxic. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan UU, UUD Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas,” ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

Menurut JK, orang-orang yang melanggar UUD 1945 lah yang seharusnya tidak boleh masuk ke pemerintahan.