Dari Pekerja Migran yang Dipulangkan Menjadi Tenaga Profesional Indonesia

Jakarta, Transindonesia.co – “Pemulangan Bukan Akhir Perjalanan, Melainkan Awal Transformasi“.

Kebijakan Pemerintah Malaysia memperpanjang Program Repatriasi Migran 2.0 hingga 31 Mei 2027 menjadi momentum yang perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Program ini memberikan kesempatan kepada pekerja migran tidak berdokumen untuk pulang secara sukarela dengan mekanisme dan persyaratan tertentu. Bagi Indonesia, persoalan ini tidak boleh dilihat hanya sebagai urusan imigrasi, deportasi, atau pemulangan warga negara. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana negara mengelola masa depan ribuan bahkan jutaan warganya yang kembali setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri.

Kita perlu terlebih dahulu meluruskan satu hal: apakah semua pekerja yang disebut ilegal memang secara sadar melanggar ketentuan keimigrasian?

Kenyataannya, persoalan pekerja migran tidak sesederhana itu. Ada yang masuk melalui jalur tidak resmi, ada yang masa berlaku dokumennya habis, ada yang tertipu oleh perekrut, dan ada pula yang mengalami eksploitasi oleh majikan.

Sebagian pekerja bahkan mengalami penahanan paspor oleh majikan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjelaskan bahwa perampasan akses pekerja terhadap paspor dan dokumen identitas merupakan praktik yang merugikan, membatasi kebebasan bergerak, serta meningkatkan risiko pekerja menjadi korban kerja paksa.

Karena itu, Indonesia tidak boleh serta-merta menyamakan seluruh pekerja tanpa dokumen dengan pelaku pelanggaran yang harus dipersalahkan.

Status keimigrasian seseorang harus dibedakan dari kemungkinan dirinya menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.

Negara harus melakukan pemeriksaan individual, memberikan perlindungan hukum, memulihkan dokumen, dan memastikan korban perdagangan orang memperoleh pendampingan serta pemulihan yang layak.

Namun, perlindungan saja tidak cukup. Kita harus melihat mereka sebagai sumber daya manusia yang masih memiliki potensi ekonomi. Mereka telah memperoleh pengalaman kerja, mengenal disiplin industri, memahami lingkungan kerja lintas budaya, dan sebagian telah menguasai keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Mengapa pengalaman tersebut tidak kita jadikan modal untuk membangun tenaga kerja Indonesia yang lebih profesional?

Indonesia Jangan Hanya Menjadi Negara Pemulangan

Selama ini, perhatian terhadap pekerja migran sering kali terpusat pada proses pemberangkatan, persoalan di negara tujuan, dan pemulangan ketika terjadi masalah. Padahal, ada satu tahapan penting yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan nasional, yaitu post-migration empowerment atau pemberdayaan setelah pekerja migran kembali ke tanah air.

Bayangkan seorang pekerja yang telah menghabiskan lima atau sepuluh tahun bekerja di Malaysia. Ia mungkin memiliki pengalaman dalam konstruksi, perkebunan, manufaktur, perawatan lansia, pekerjaan rumah tangga profesional, pengolahan makanan, logistik, atau sektor jasa. Ketika kembali ke Indonesia, apakah pengalaman itu harus dianggap tidak bernilai hanya karena ia tidak memiliki sertifikat kompetensi formal? Tentu tidak.

Indonesia perlu membangun mekanisme pengakuan pengalaman kerja atau Recognition of Prior Learning (RPL). Melalui mekanisme ini, keterampilan yang diperoleh selama bekerja dapat diuji dan diakui, kemudian dilengkapi dengan pelatihan serta sertifikasi sesuai standar profesi.

Dengan demikian, pekerja yang kembali tidak harus selalu memulai dari nol. Mereka dapat menjalani proses peningkatan keterampilan, memperoleh sertifikat kompetensi, dan dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah perubahan cara berpikir yang perlu kita dorong: dari sekadar menangani pemulangan menjadi membangun kembali kapasitas produktif manusia Indonesia.

Membangun Jaringan Pusat Transformasi Tenaga Kerja Regional

Saya mengusulkan agar Pemerintah Indonesia membangun jaringan pusat pelatihan dan transformasi tenaga kerja regional. Pusat-pusat ini tidak harus seluruhnya dibangun dari nol. Pemerintah dapat mengoptimalkan Balai Latihan Kerja, SMK, politeknik, lembaga vokasi, lembaga sertifikasi profesi, dan fasilitas pendidikan yang telah tersedia.

Penempatannya harus mempertimbangkan daerah asal pekerja migran, konsentrasi kepulangan, akses transportasi, serta kebutuhan industri. Berikut rancangan awal yang dapat dipertimbangkan:

Usulan jaringan pusat transformasi tenaga kerja:

• Medan — Hub Sumatera Utara dan sekitarnya: Perkebunan modern, pengolahan hasil pertanian, konstruksi, manufaktur, logistik, hospitality, dan perawatan lansia.

• Pekanbaru — Hub Sumatera Tengah:  Perkebunan, mekanik alat berat, operator industri, pengelasan, konstruksi, dan pengolahan hasil perkebunan.

•Lombok — Hub Nusa Tenggara: Hospitality, pariwisata, kuliner, perawatan lansia, konstruksi, pertanian, dan pengolahan hasil laut.

• Surabaya — Hub Jawa Timur: Manufaktur, perkapalan, konstruksi, logistik, pengelasan, industri makanan, dan perawatan profesional.

• Semarang dan Solo — Hub Jawa Tengah:  Industri tekstil, manufaktur, pengolahan pangan, operator mesin, hospitality, dan keterampilan teknis.

• Bandung — Hub Jawa Barat:  Manufaktur, otomotif, elektronika, teknologi, pengelasan, desain produk, dan industri kreatif.

Lokasi tersebut merupakan usulan jaringan awal, bukan daftar lokasi fasilitas yang sudah ditetapkan pemerintah.

Setiap pusat harus memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat pelatihan. Ia harus menjadi pusat asesmen kompetensi, sertifikasi, pembelajaran bahasa, konsultasi karier, pendampingan psikososial, dan penempatan kerja.

Dengan pendekatan tersebut, seseorang yang kembali dari Malaysia tidak perlu diperlakukan sebagai pencari kerja tanpa pengalaman. Ia harus diperlakukan sebagai tenaga kerja berpengalaman yang sedang menjalani proses peningkatan kualifikasi.

Dari Pelatihan Menuju Penempatan Kerja

Pusat transformasi tenaga kerja tidak boleh menjadi tempat pelatihan yang menghasilkan sertifikat tanpa kepastian pekerjaan. Kita perlu membangun hubungan langsung antara lembaga pelatihan dan dunia usaha.

Saya mengusulkan empat tahapan utama:

Pertama, pemetaan pengalaman dan kompetensi. Setiap pekerja yang pulang menjalani pendataan mengenai pengalaman kerja, bidang pekerjaan, lama bekerja, keterampilan, kemampuan bahasa, serta kebutuhan perlindungan sosial dan hukum.

Kedua, peningkatan keterampilan dan sertifikasi. Pekerja menjalani asesmen. Mereka yang sudah kompeten cukup mengikuti penyetaraan dan sertifikasi. Mereka yang masih membutuhkan peningkatan keterampilan memperoleh pelatihan tambahan. Pelatihan harus berbasis kebutuhan pasar, bukan sekadar program yang tersedia.

Ketiga, pembukaan akses pasar kerja. Pusat regional harus memiliki hubungan dengan perusahaan nasional, kawasan industri, perkebunan, perusahaan konstruksi, perhotelan, rumah sakit, dan lembaga penempatan pekerja migran yang memiliki izin. Untuk pasar internasional, pemerintah harus memetakan kebutuhan negara tujuan, persyaratan bahasa, standar profesi, serta perlindungan hukum dan kontrak kerja.

Keempat, pendampingan pascapenempatan. Pemerintah harus memastikan pekerja memperoleh kontrak yang jelas, upah sesuai ketentuan, akses dokumen pribadi, jaminan sosial, dan saluran pengaduan. Kita tidak ingin memindahkan seseorang dari satu situasi eksploitasi ke situasi eksploitasi lainnya hanya karena ingin kembali mengirimnya ke luar negeri.

Jangan Lupakan Pasar Kerja Dalam Negeri

Satu hal yang tidak boleh luput adalah jangan sampai keberhasilan program ini hanya diukur dari berapa banyak orang yang berhasil dikirim kembali ke luar negeri.

Indonesia sendiri membutuhkan tenaga kerja terampil. Pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, perkebunan modern, industri manufaktur, pariwisata, perawatan lansia, logistik, dan sektor jasa membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang terus meningkat.

Pemerintah harus menjadikan pusat-pusat transformasi ini sebagai jembatan antara tenaga kerja berpengalaman dan kebutuhan industri domestik.

Dengan demikian, pekerja yang ingin menetap di Indonesia tetap memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan, mereka yang memiliki pengalaman usaha dapat diarahkan menjadi wirausahawan, membuka jasa profesional, atau mengembangkan usaha produktif di daerah asalnya.

Hal ini penting karena keberhasilan pemberdayaan pekerja migran tidak hanya diukur dari pendapatan individu, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian keluarga dan daerah.

Pemerintah Tidak Harus Memulai dari Nol

Gagasan ini sebenarnya memiliki landasan kelembagaan yang bisa segera dimanfaatkan. Pemerintah telah memiliki konsep Migrant Center, yang menurut informasi resmi KP2MI/BP2MI menyediakan konsultasi, informasi peluang kerja, pelatihan, sertifikasi, konseling karier, dan pendampingan penempatan. Bahkan, pada 2026 telah berlaku Permen P2MI/BP2MI Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur lembaga vokasi, lembaga sertifikasi profesi, dan unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI.

Sementara itu, Permen P2MI/BP2MI Nomor 35 Tahun 2025 telah mengatur peningkatan kapasitas calon pekerja migran dan pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri. Artinya, kita tidak sedang mengusulkan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki landasan kebijakan.

Yang perlu dilakukan adalah memperluas orientasi dan mengintegrasikan program yang sudah ada agar secara khusus menjangkau pekerja yang kembali dari luar negeri, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja tanpa dokumen lengkap.

Pemerintah pusat perlu berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, BLK, SMK, dan lembaga sertifikasi profesi. Pembiayaan dapat melibatkan APBN, APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), serta kemitraan industri.

Namun, harus ada pengawasan yang ketat agar program ini tidak berubah menjadi ladang bisnis lembaga pelatihan atau penyalur tenaga kerja yang justru membebani pekerja dengan biaya tidak wajar.

Mengembalikan Martabat, Menggerakkan Ekonomi Daerah

Kita harus memahami bahwa pekerja migran bukan hanya individu yang mencari penghasilan di luar negeri. Mereka merupakan bagian penting dari ekonomi keluarga dan daerah. Uang yang mereka kirimkan digunakan untuk menyekolahkan anak, membangun rumah, membiayai kebutuhan orang tua, dan mengembangkan usaha keluarga.

Ketika mereka pulang tanpa pekerjaan, dampaknya tidak berhenti pada individu. Seluruh keluarga dapat kehilangan sumber penghasilan. Sebaliknya, apabila mereka kembali dengan keterampilan yang lebih baik, sertifikasi profesi, dan akses pekerjaan yang lebih luas, kepulangan tersebut dapat menjadi awal peningkatan kesejahteraan.

Bayangkan jika seorang pekerja perkebunan dari Sumatera yang pernah bekerja bertahun-tahun di Malaysia memperoleh sertifikasi sebagai operator alat berat atau tenaga teknis perkebunan modern. Atau seorang pekerja rumah tangga yang memiliki pengalaman bertahun-tahun mendapatkan peningkatan kompetensi sebagai tenaga perawatan lansia profesional dengan sertifikasi dan kemampuan bahasa yang sesuai standar negara tujuan.

Mereka tidak lagi sekadar mencari pekerjaan. Mereka memiliki kompetensi yang dapat dipasarkan. Inilah investasi sumber daya manusia yang hasilnya dapat dirasakan oleh keluarga, daerah, dan negara.

Penutup: Negara Harus Hadir Bukan Hanya Ketika Warganya Pulang

Kebijakan Malaysia memulangkan pekerja migran Indonesia seharusnya menjadi pengingat bahwa pengelolaan tenaga kerja Indonesia tidak boleh berhenti pada urusan pemberangkatan dan pemulangan. Negara harus hadir sebelum warganya berangkat, selama mereka bekerja di luar negeri, dan ketika mereka kembali ke tanah air.

Kita harus membangun sistem yang mampu melindungi mereka dari eksploitasi, mengakui pengalaman kerja mereka, meningkatkan kompetensi, dan membuka kembali kesempatan untuk bekerja secara profesional. Saya ingin menekankan satu hal: jangan biarkan pengalaman bertahun-tahun bekerja di luar negeri berakhir hanya dengan sebuah tiket kepulangan.

Pengalaman itu adalah modal. Keterampilan itu adalah aset. Dan manusia yang memilikinya adalah sumber daya pembangunan yang harus dihargai.

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengubah persoalan pemulangan pekerja migran menjadi program transformasi tenaga kerja nasional.

Dari pekerja yang sebelumnya rentan terhadap eksploitasi menjadi tenaga profesional yang memiliki sertifikasi, perlindungan, dan daya tawar. Dari keluarga yang bergantung pada pekerjaan informal menjadi keluarga yang memiliki sumber penghasilan lebih berkelanjutan. Dan dari daerah yang selama ini menjadi pemasok tenaga kerja menjadi daerah yang mampu menghasilkan tenaga profesional untuk kebutuhan industri nasional maupun internasional.

Martabat seorang pekerja tidak ditentukan oleh negara tempat ia bekerja, tetapi oleh bagaimana negara dan masyarakat menghargai kemampuan, pengalaman, serta kontribusinya. Sudah waktunya Indonesia tidak hanya menjadi negara pengirim tenaga kerja. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mencetak, meningkatkan, dan menempatkan tenaga kerja profesional yang dihormati di dunia internasional.**