Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. [ Transindonesia.co /Dokumentasi
TRANSINDONESIA.co | JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Laporan tersebut diajukan oleh Themis Indonesia Law Firm bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia pada Jumat (9/10/2026) siang di kantor DKPP, Jakarta.
“Pada siang hari ini kami ke DKPP untuk melakukan proses pengaduan terkait dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI terkait dengan proses penerbitan PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden,” ujar Associate Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat.
Dugaan pelanggaran etik ini berpusat pada proses penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelapor menduga terdapat “pasal selundupan” yang tidak pernah dibahas dalam tahapan uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, namun mendadak muncul saat proses harmonisasi.
“Di mana dalam proses uji publik, kemudian RDP, dan kemudian apa yang telah diharmonisasi itu hal yang sangat berbeda. Bahkan, pasal yang diselundupkan, pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada,” kata Ibnu.
Ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023. Pasal tersebut mengecualikan bukti kelulusan SMA/sederajat bagi calon presiden atau wakil presiden yang mengeyam pendidikan di luar negeri dan telah mengantongi bukti kelulusan perguruan tinggi, sehingga menjadi skema administratif yang meloloskan verifikasi pencalonan Gibran.
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi,” bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023.
Laporan ke DKPP ini merupakan buntut dari fakta persidangan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan tersebut, KPU sempat mengklaim bahwa pasal pengecualian itu direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, namun klaim tersebut dibantah oleh pihak kementerian terkait.
“Artinya, hal-hal yang demikian perlu kejelasan dan kami meminta kejujuran dari penyelenggara pemilu terkait dengan hal ini,” tegas Ibnu.
Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, hingga Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Walau MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mendiskualifikasi Gibran, MK menyerahkan tindak lanjut persoalan administratif dan etika tersebut kepada lembaga yang berwenang. [mil]
