DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Konser Andrea Bocelli Peta Kata Kunci & Metadata

Jakarta, transindonesia.co – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima audiensi dari Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas tuntutan pembatalan konser penyanyi internasional Andrea Bocelli di Indonesia.

Desakan ini dipicu oleh rekam jejak Bocelli yang diduga pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk militer Israel (Friends of Israel Defense Forces) pada tahun 2010, yang dinilai bertentangan dengan sikap tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami mengapresiasi MUI, civil society, para pejuang kemanusiaan, dan para pendukung kemerdekaan Palestina yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait keinginan pembatalan konser Andrea Bocelli,” ujar Anggota DPR RI sekaligus inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (WPPC), Mardani Ali Sera, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Penolakan tersebut mengemuka menjelang pelaksanaan Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 3 November 2026.

DPR RI menilai aspirasi masyarakat dan elemen sipil ini sangat beralasan, mengingat konstitusi Indonesia secara tegas menentang segala bentuk penjajahan dan tindakan penindasan di atas dunia.

“Pemerintah beserta seluruh jajarannya perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kita tahu pemerintah kita, Presiden kita, sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau ada artis yang mendukung Israel, Zionis, bahkan angkatan bersenjatanya yang melakukan genosida, itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Sebaiknya dibatalkan, atau setidaknya ada pernyataan dari Andrea Bocelli bahwa dirinya menyesal dan tidak mendukung tindakan tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Di sisi lain, keputusan untuk tetap melanjutkan jadwal konser tersebut memicu kritik keras dari pihak MUI. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan komitmen awal yang sempat disampaikan oleh Kementerian Pariwisata RI terkait penghormatan terhadap rekomendasi serta arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat.

“Saya sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang ternyata tidak ‘tegak lurus’ dengan sikap dan pernyataan resmi MUI serta aspirasi masyarakat,” tegas Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim.

Pertemuan di Ruang Diplomasi BKSAP ini menjadi bentuk penyerapan aspirasi publik oleh DPR RI untuk terus mengawal komitmen penegakan hak asasi manusia, perdamaian dunia, serta solidaritas terhadap bangsa Palestina di tingkat internasional. [zul]