Sejumlah kepala keluarga di Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mendirikan tenda bersama di depan rumah mereka sebagai upaya antisipasi risiko gempa susulan yang masih terus terjadi, Kamis (20/8/2026). Transindonesia.co / BNPB
TRANSINDONESIA.co, MAUMERE — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan di tujuh kabupaten terdampak gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembaruan data per Sabtu (22/8/2026) menunjukkan rincian kerusakan mencakup 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.
“Proses pendataan kerusakan rumah ini dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat, sesuai dengan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi, Ahad (23/8/2026).
Kerusakan rumah warga tersebut tersebar di tujuh kabupaten, dengan dampak terbesar tercatat di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 17.039 unit (6.713 rusak berat) dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 9.402 unit (3.334 rusak berat).
Disusul Kabupaten Ngada 8.129 unit, Kabupaten Manggarai 7.045 unit, Kabupaten Nagekeo 4.829 unit, Kabupaten Ende 3.953 unit, serta Kabupaten Sikka sebanyak 3.574 unit rumah.
“Langkah pendataan sejak dini ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,” jelas Berton.
Saat ini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk enam kabupaten, sedangkan untuk Kabupaten Manggarai ditargetkan tuntas dalam satu hingga dua hari ke depan.
BNPB menegaskan seluruh data yang masuk masih merupakan data sementara yang terus melewati tahapan verifikasi dan validasi lapangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara faktual.
“Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data hasil verifikasi tersebut akan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak,” tegas Berton.
Guna mempercepat proses validasi, BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menerjunkan tim di tujuh kabupaten terdampak. Selain itu, BNPB dijadwalkan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pada Selasa (25/8/2026) untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan petugas enumerator di lapangan.
“Kepala BNPB menekankan bahwa pentingnya pendataan yang akurat adalah fondasi dalam menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah. Karena itu, pendataan tidak menunggu fase tanggap darurat berakhir,” tambah Berton.
Pemerintah berkomitmen agar penanganan darurat keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama, selaras dengan penyiapan fase pemulihan yang transparan dan tepat sasaran.
“Melalui kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait, pemerintah berkomitmen memastikan setiap dukungan bagi masyarakat terdampak gempa didasarkan pada data yang valid agar proses pemulihan berjalan terukur,” pungkas Berton. [man]
