Rudal Iran. Foto. Ist
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Iran memperingatkan Amerika Serikat bahwa responsnya akan “melumpuhkan, menghukum, dan menghancurkan” jika Washington mengeluarkan ancaman baru. Peringatan tersebut muncul setelah AS berjanji menjatuhkan sanksi keuangan terberat dalam sejarah dengan tujuan menggulingkan kepemimpinan Iran.
Melansir Reuters, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan rincian sanksi tersebut akan diumumkan pada Senin. Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan bahwa negara mana pun yang memberikan “bentuk bantuan apa pun” kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, mengatakan Iran telah mempersiapkan diri menghadapi ancaman tersebut.
“Dengan kesiapan di darat, laut, udara, pertahanan udara, dan dunia maya, angkatan bersenjata Iran akan menanggapi ancaman baru musuh dengan respons yang melumpuhkan, menghukum, dan menghancurkan,” kata Abdollahi seperti dikutip media Iran.
Pemimpin Iran dan Trump sama-sama mengeluarkan pernyataan bernada tegas ketika kedua pihak belum berhasil memenangkan perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel hampir enam bulan lalu.
Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, melibatkan negara-negara Teluk lainnya, dan mendorong kenaikan harga bahan bakar global.
Serangan AS telah melemahkan perekonomian dan kekuatan militer konvensional Iran. Namun, Teheran masih memiliki kemampuan rudal dan drone yang dapat mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz serta menyerang rival regional.
Perang Jadi Beban Politik Trump
Trump belum mencapai sejumlah tujuan yang ditetapkan pada awal perang, termasuk membongkar program nuklir Iran dan menciptakan kondisi agar rakyat Iran menggulingkan pemerintahan ulama.
Perang tersebut juga mendorong kenaikan harga bensin dan menekan popularitas Trump. Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pekan ini menunjukkan popularitas Trump berada pada titik terendah dalam masa jabatan keduanya.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, yang menjadi negosiator utama Iran dalam pembicaraan yang dimediasi dengan Amerika Serikat, mengatakan Washington tampaknya telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memenangkan konfrontasi militer langsung.
“Kita harus membuat rencana untuk menghadapi sanksi yang tidak adil sehingga kita dapat mengatasinya,” kata Qalibaf di Irak.
Namun, Qalibaf juga mengakui tekanan terhadap perekonomian Iran.
“Betapapun besarnya kekuatan militer yang kita miliki, kita tidak akan bertahan jika rakyat kelaparan dan kita tidak memiliki perputaran keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta produksi nasional,” ujarnya menurut kantor berita resmi IRNA.
Ancaman Sanksi Dorong Harga Minyak
Harga minyak mentah berjangka internasional dan AS naik pada Jumat setelah AS mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap mitra dagang Iran. Langkah tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa pasokan minyak akan semakin ketat dalam beberapa pekan mendatang.
Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa rincian sanksi baru akan diumumkan dalam konferensi pers pada Senin.
“Kami akan menggulingkan rezim ini,” kata Bessent.
Iran telah menghadapi sanksi ekonomi selama hampir 50 tahun sejak Revolusi Islam 1979. Namun, rakyat Iran kini menghadapi inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi, serta kerusakan infrastruktur.
Sanksi yang lebih ketat juga dapat menimbulkan dampak internasional.
Bessent mengatakan China mendapatkan separuh kebutuhan energinya dari kawasan Teluk sehingga menurutnya Beijing perlu ikut dalam upaya tersebut.
China membeli lebih dari 80% minyak Iran yang dikapalkan berdasarkan data 2025 dari perusahaan analisis Kpler. Namun, peningkatan tekanan ekonomi AS terhadap Beijing berisiko memicu pembalasan.
Kedutaan Besar China di Washington mengatakan, “Sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah,” serta menyerukan diplomasi.
NATO Bahas Selat Hormuz
Ada risiko lain bagi sekutu AS di kawasan Teluk. Sejumlah fasilitas energi dan instalasi desalinasi yang menjadi sumber air minum telah menjadi sasaran serangan Iran.
AS dan Iran telah dua kali mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, pada April dan Juni, dengan tujuan memulihkan kelancaran pelayaran melalui Selat Hormuz.
Sebelum Februari, sekitar seperlima dari seluruh perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.
Iran dan Oman, yang berada tepat di seberang selat, telah melakukan pembicaraan terpisah dengan tujuan memulihkan pelayaran. Namun, AS menentang kesepakatan yang memberlakukan pungutan terhadap kapal.
Komandan tertinggi NATO, Jenderal Angkatan Udara AS Alexus Grynkewich, pada Rabu menggelar konferensi video dengan para kepala pertahanan negara-negara sekutu untuk membahas cara mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Juru bicara Grynkewich mengatakan upaya tersebut bukan merupakan misi NATO. Namun, dengan kemampuan yang dimiliki aliansi tersebut, NATO dinilai dapat memfasilitasi upaya tersebut. [cnbc]
