Presiden Prabowo Subianto beri arahan langsung kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono, di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (4/10/2026). Transindonesia.co / Setkab
TRANSINDONESIA.co | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komunikasi pemerintah wajib menggunakan bahasa sederhana dan tidak anti-kritik. Arahan ini diberikan langsung kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono saat dipanggil ke Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (4/10/2026).
“Presiden meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat,” ungkap keterangan resmi Sekretariat Kabinet mengenai hasil pertemuan tersebut.
Pertemuan strategis di Hambalang ini menjadi pijakan kerja awal bagi Bakom pascapelantikan Syahganda Nainggolan pada 2 Oktober 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjadi jembatan dua arah yang menghubungkan penjelasan kebijakan secara jernih kepada publik sekaligus membawa aspirasi warga ke meja pengambil keputusan.
“Masyarakat membutuhkan penjelasan yang membantu mereka memahami keputusan pemerintah. Presiden pun membutuhkan gambaran jujur tentang keadaan warga. Bakom berada di antara dua kebutuhan itu,” ujar Pendiri GREAT Institute, Abdullah Rasyid, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi, Senin (5/10/2026).
Menurut Abdullah Rasyid guna mewujudkan pesan Presiden, pemerintah dinilai perlu membangun orkestrasi komunikasi yang padu di seluruh lini.
DR (Cand) Ilmu Pemerintahan IPDN itu menyatakan seluruh menteri, kepala badan, hingga pejabat daerah diminta untuk memiliki pemahaman yang sama terhadap dasar fakta dan data kebijakan, meski cara penyampaiannya disesuaikan dengan khalayak masing-masing.
“Di sinilah orkestrasi diperlukan. Dalam sebuah orkestra, biola dan trompet memiliki bunyi berbeda, tetapi mengikuti partitur yang sama. Bakom perlu memastikan siapa menjelaskan apa, dari mana datanya berasal, serta siapa yang menjawab ketika muncul persoalan,” tegas Abdullah Rasyid.
Selain penyelarasan narasi lanjut Rasyid, pemerintah juga diimbau untuk mengubah kebiasaan dalam merespons dinamika publik. Masalah di lapangan seperti lonjakan harga bahan pokok atau kendala penyaluran bantuan sosial tidak boleh lagi disederhanakan sebagai bentuk kegagalan narasi atau kurangnya sosialisasi semata.
“Jika pelayanan lambat, warga membutuhkan perbaikan pelayanan. Penjelasan baru berguna apabila menyebut masalah, tindakan korektif, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian,” jelas Rasyid.
Dikatakannya, Bakom pun dituntut untuk berani menjadi “telinga” Presiden dengan menyampaikan laporan kondisi riil di lapangan, termasuk mengenai program yang tersendat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengkaji dampak kecerdasan buatan (AI) dan algoritma digital secara cermat tanpa terburu-buru menyalahkan teknologi sebelum memeriksa fakta.
“Mendengar juga menuntut keberanian melaporkan kabar yang kurang menyenangkan. Laporan yang hanya memuat keberhasilan akan mempersempit ruang koreksi,” kata Rasyid.
Sebagai langkah nyata dari arahan di Hambalang nilai Rasyid, Bakom didorong untuk menggelar forum berkala “Pemerintah Menjawab” guna memverifikasi keluhan warga secara langsung. Keberhasilan komunikasi pemerintah kelak tidak diukur dari kuantitas unggahan media sosial, melainkan dari kepastian informasi dan perbaikan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
“Keberhasilan Bakom perlu diukur melalui pemahaman masyarakat, konsistensi informasi, mutu jawaban, dan tindak lanjut pengaduan. Negara yang mampu menjelaskan diri memberi masyarakat alasan memahami keputusan dan bukti bahwa suara mereka diperhitungkan,” pungkas Rasyid. [sfn]
