Foto: Ilustrasi - AFP
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Otoritas pemerintah Iran secara resmi menyatakan menolak untuk bertemu langsung dengan para utusan khusus Amerika Serikat (AS) yang baru saja diterbangkan ke Timur Tengah. Sikap keras Teheran ini seketika menyelimuti masa depan kesepakatan damai permanen kedua belah pihak dengan ketidakpastian yang mendalam pasca-pecahnya ketegangan militer sepanjang akhir pekan lalu.
Mengutip laporan Reuters, Selasa (30/6/2026), para pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa kedua negara saat ini masih harus berfokus memetakan ulang draf dan ketentuan gencatan senjata yang telah mereka tanda tangani dua minggu lalu.
Pihak Iran menolak melangkah ke topik perundingan yang lebih berat-seperti pembatasan program nuklir miliknya, sebelum masalah teknis krusial tersebut dibereskan, yang membuktikan bahwa kedua pihak masih berselisih paham terkait pilar utama kerangka kerja awal kesepakatan 60 hari tersebut.
“Tidak ada pertemuan di tingkat mana pun dengan pihak Amerika yang dijadwalkan untuk beberapa hari mendatang,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.
Kondisi ini bertolak belakang dengan rencana Gedung Putih, di mana menantu Donald Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus Steve Witkoff sebenarnya telah mendarat di Doha, Qatar, untuk agenda yang diklaim AS sebagai diskusi “tingkat tinggi”.
Namun, pemerintah Iran serta Qatar selaku tuan rumah mengonfirmasi bahwa tim utusan AS tersebut hanya akan ditempatkan untuk bertemu dengan pihak mediator internasional, bukan berhadapan langsung dengan delegasi Iran.
Iran Berkeras Kuasai Selat Hormuz
Meskipun arus pelayaran kapal tanker komersial global dilaporkan mulai pulih sebagian setelah sempat lumpuh sejak perang pecah pada 28 Februari lalu, pihak Teheran secara sepihak berkeras untuk mempertahankan hak penuh dalam mengontrol lalu lintas maritim di Selat Hormuz bersama Oman.
Para pejabat Iran bahkan mengancam akan memberlakukan kutipan tarif tol bagi kapal asing di jalur energi yang menguasai seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia tersebut pada pertengahan Agustus nanti saat periode gencatan senjata berakhir.
“Kedaulatan Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman, dan lalu lintas di Selat tersebut tunduk pada pengaturan yang ditentukan oleh Iran,” tegas kepala negosiator Iran, Mohammed Baqer Qalibaf, dalam siaran televisi negara.
Meskipun diplomasi berada di ujung tanduk, harga minyak mentah dunia dilaporkan tetap mengalami penurunan moderat setelah sempat bergejolak akibat aksi saling serang antara jet tempur AS ke fasilitas pesisir Teheran serta serangan rudal balistik Iran ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain.
Kendati pasar energi mulai relaks, Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan bahwa negara-negara dengan ekonomi rentan masih berada dalam bayang-bayang risiko lonjakan inflasi pangan dan bahan bakar yang dipicu oleh perang terbuka ini.
Sektor ekonomi yang babak belur ini menempatkan Donald Trump di bawah tekanan politik yang masif menjelang pemilihan paruh waktu (midterm) AS pada November mendatang yang menentukan kendali atas Kongres AS, di mana Trump bersama Menteri Keuangan Scott Bessent kini gencar memaksa pengecer bensin menurunkan harga jual.
Di sisi lain, draf kesepakatan awal AS-Iran ini sebenarnya diharapkan mampu menghentikan perang antara Israel dan milisi Hezbollah di Lebanon. Meski begitu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri selaku sekutu Hizbullah menyuarakan keraguan besar atas draf damai bentukan AS tersebut karena dinilai berisiko menciptakan kebuntuan baru dengan mengaitkan penarikan mundur pasukan Israel terhadap pelucutan senjata Hizbullah di Lebanon selatan. [cnbc]
