Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, SE, M.I.Pol. Transindonesia.co / Dokumentasi
TRANSINDONESI.co, BANDUNG – Menyambut Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April 2026, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah revolusioner untuk memperkuat kedaulatan maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kebijakan penghapusan piutang macet yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.
“Kebijakan ini merupakan bentuk pembelaan nyata negara terhadap para pahlawan protein bangsa yang selama ini terhimpit beban utang lama di sektor perikanan, kelautan, pertanian, hingga peternakan,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, SE, M.I.Pol., Senin (6/4/2026).
Syahrir menyatakan bahwa pemerintah ingin memberikan napas baru bagi nelayan agar mereka memiliki kesempatan untuk kembali mengakses dukungan perbankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri setelah beban masa lalu dihapuskan melalui PP tersebut.
Presiden Prabowo mengambil kebijakan strategis ini berdasarkan masukan langsung dari kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha akibat akses pembiayaan yang tertutup.
“Kebijakan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan,” ujar Syahrir.
Selain relaksasi keuangan, pemerintah pusat juga tengah memacu program Kampung Nelayan Merah Putih dengan target ambisius membangun 1.000 desa nelayan modern pada akhir tahun 2026 dan diproyeksikan mencapai 5.000 desa pada tahun 2029.
“Program ini mengusung pendekatan menyeluruh yang meliputi modernisasi infrastruktur seperti pembangunan pabrik es, fasilitas penyimpanan beku atau cold storage, dermaga yang layak, hingga penggunaan panel surya untuk kemandirian energi di wilayah pesisir,”ungkap Syahrir.
Berdasarkan data proyek percontohan, modernisasi ini terbukti mampu mendongkrak pendapatan nelayan hingga 100 persen karena adanya fasilitas pelelangan yang memadai sehingga rantai tengkulak dapat diputus. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan keterlibatan 81.000 koperasi desa sebagai pusat distribusi nasional yang didukung oleh armada truk pengangkut hasil laut secara efisien.
Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kesejahteraan dan Solidaritas menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola potensi laut Indonesia secara maksimal.
Syahrir menekankan bahwa memberdayakan 1.000 desa nelayan setara dengan memperbaiki taraf hidup sekitar delapan juta jiwa penduduk pesisir, sehingga momentum ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan perwujudan kedaulatan maritim yang nyata.
Politisi senior Gerindra tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan Indonesia ada di laut, sehingga nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian tanpa dukungan infrastruktur dan regulasi yang berpihak kepada rakyat kecil. Melalui sinergi antara pemutihan utang UMKM dan transformasi Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah optimistis sektor kelautan akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. [arh]
