Skip to content
21 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • Januari
  • 28
  • Salah Terapkan Pasal, Kapolresta dan Kajari Sleman Dicerca Komisi III DPR Hingga Minta Maaf

Salah Terapkan Pasal, Kapolresta dan Kajari Sleman Dicerca Komisi III DPR Hingga Minta Maaf

transindonesia.co 28 Januari 2026 2 minutes read
Habiburrahman

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam RDPU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Kapolresta Sleman, serta kuasa hukum Hogi Minaya di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Transindonesia.co /Parlementaria

TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA — Komisi III DPR RI mendesak penghentian total perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya (43), yang ditetapkan sebagai tersangka setelah membela istrinya, Arista Minaya (39), dari aksi penjambretan.

“Komisi III DPR RI meminta agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 65 huruf m UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/1/2026),

Dikatakannya, tindakan Hogi merupakan bentuk pembelaan terpaksa karena istrinya dijambret, lalu mengejar jambret tersebut yang terpental dari sepeda motor hingga tewas.

“Penanganan kasus ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 34 KUHP, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal.

“Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Korban kejahatan tidak boleh dikriminalisasi,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Merespons tekanan dan evaluasi dari DPR, Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.

Polemik ini memuncak setelah Hogi dijadikan tersangka lantaran pelaku penjambretan meninggal dunia dalam insiden pembelaan diri tersebut.

“Pada kesempatan ini kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, dan utamanya kepada Mas Hogi dan Ibu Arsita. Kami mengaku kurang tepat dalam menerapkan pasal ketika memproses perkara tersebut,” ungkap Kapolresta Sleman, Kombes Edy Setyanto.

Kajari Sleman, Bambang Yunianto, turut menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa pihak kejaksaan awalnya hanya berusaha menuntaskan perkara sesuai prosedur formal setelah menerima berkas tersangka.

Saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sleman tengah mengupayakan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai jalan keluar.

“Kami tetap akan minta petunjuk pimpinan dalam hal ini untuk menyelesaikan lebih lanjut terhadap perkara yang saat ini sedang kita atensi bersama,” kata Bambang Yunianto.

Selain mendesak penghentian kasus, Komisi III juga memberikan peringatan keras kepada kepolisian agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Penegakan hukum diharapkan berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada hak asasi manusia serta rasa keadilan masyarakat luas.

“Tujuan kita bukan melemahkan aparat penegak hukum, tetapi justru memperkuat penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat,” pungkas Habiburokhman. [met]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: BNPB: Masa Tanggap Darurat Longsor Pasirlangu Tak Akan Diperpanjang
Next: Daftar Lengkap Anggota Dewan Energi Nasional yang Dilantik Presiden Prabowo

Trans Stories

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperluas Program POLIRAN secara nasional untuk melatih dan menyalurkan pencari kerja demi menekan pengangguran.

Polri Kembangkan Program POLIRAN hingga Bali dan Batam

transindonesia.co 21 November 2026
Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Suyudi Ario Seto, Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Listyo Sigit Prabowo, Sidang Etik Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, Kasus Penyadapan

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah Aturan Kode Etik Polri

transindonesia.co 21 November 2026

TransIndonesia

Personel Korpolairud Baharkam Polri melakukan patroli perairan dalam program Blue Policing untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik illegal fishing

Blue Policing, Kapolri Jamin Keamanan Laut dan Ekosistem Pesisir Nusantara

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperluas Program POLIRAN secara nasional untuk melatih dan menyalurkan pencari kerja demi menekan pengangguran.

Polri Kembangkan Program POLIRAN hingga Bali dan Batam

transindonesia.co 21 November 2026
Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
KH Ma'ruf Amin Resmi Mundur

MUI Segera Siapkan Pengganti KH Ma’ruf Amin di Wantim

transindonesia.co 21 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.