Skip to content
20 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2025
  • Desember
  • 31
  • Ketua MA Prof Sunarto: Hakim Tak Bisa Disanksi Terkait Substansi Putusan Perkara Tom Lembong

Ketua MA Prof Sunarto: Hakim Tak Bisa Disanksi Terkait Substansi Putusan Perkara Tom Lembong

transindonesia.co 31 Desember 2025 2 minutes read
Ketua Mahkamah Agung Sunarto

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Transindonesia.co / Dok. Istimewa

TRANSINDONESIA.co | JAKARTA — Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Sunarto menegaskan bahwa hakim tidak dapat dijatuhi sanksi atas pertimbangan yuridis dan substansi putusannya.

“Yang paling penting dari Peraturan Bersama itu adalah Pasal 15 dan Pasal 16, karena Pasal itu mengadopsi konvensi-konvensi internasional,” ujar Prof. Sunarto saat menjelaskan dasar hukum Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 yang menjadi acuan dalam menindaklanjuti rekomendasi sanksi tersebut, merespons usulan sanksi dari Komisi Yudisial (KY) terhadap Majelis Hakim perkara Tom Lembong dalam acara Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung Tahun 2025 di Balairung MA, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Pasal 15 secara tegas menyatakan baik MA maupun KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis seorang hakim.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan standar global seperti The Bangalore Principles dan The Beijing Statement yang memproteksi independensi kekuasaan kehakiman agar hakim tidak boleh disanksi karena pertimbangan putusannya.

Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan, Prof. Sunarto menyarankan agar menempuh upaya hukum mulai dari banding hingga Peninjauan Kembali (PK).

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat membedakan antara proses hukum di pengadilan dengan aspek kemanusiaan yang merupakan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi atau amnesti.

Sebagai penutup, ia menghimbau semua pihak untuk menjaga martabat peradilan dengan menghormati setiap putusan yang ada.

“Mari kita belajar menghormati proses hukum, kita anggap putusan hakim itu benar sampai kemudian dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi,” pungkasnya. [sda]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Kapolda Metro Jaya: Kenaikan Pangkat Adalah Amanah untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Next: Catatan Akhir Tahun Polda Metro Jaya: Perang Narkoba Hingga Jaga Gizi Anak Jakarta

Trans Stories

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid memaparkan evaluasi kinerja Hari Bakti Imipas ke-2.

Masuk Tahun Ketiga, Kementerian Imipas Dituntut Ubah Capaian Digital Jadi Kepastian Layanan Warga

transindonesia.co 19 November 2026
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro memberikan keterangan terkait penggeledahan posko penyadapan ilegal di Cipete, Jakarta Selatan.

Bareskrim Geledah ‘Posko’ Eks Direktur Siber di Cipete, Dalami Dugaan Pemufakatan Makar Penyadapan Presiden

transindonesia.co 19 November 2026
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso alias EHS mengenakan pakaian warna biru dijatuhi sanksi tegas pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen EHS Dipecat

transindonesia.co 19 November 2026

TransIndonesia

Petugas BPBD memantau kondisi banjir dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di daerah terdampak.

BNPB Catat Rangkaian Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla di Sejumlah Daerah, 1 Warga Meninggal

transindonesia.co 19 November 2026
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid memaparkan evaluasi kinerja Hari Bakti Imipas ke-2.

Masuk Tahun Ketiga, Kementerian Imipas Dituntut Ubah Capaian Digital Jadi Kepastian Layanan Warga

transindonesia.co 19 November 2026
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menunjukkan barang bukti cairan vape narkotika jenis etomidate hasil penggerebekan di Cengkareng.

Pabrik Liquid Vape Etomidate Digerebek, 5 Orang Ditangkap

transindonesia.co 19 November 2026
Rilis pengungkapan jaringan narkoba lintas negara oleh Bareskrim Polri, BNN, dan PPATK beserta aset sitaan dan barang bukti.

Polri Bongkar Sindikat Narkoba Madura–Kalimantan, Aset Rp150 Miliar

transindonesia.co 19 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.