Menteri PPPA Sebut Keberlanjutan Munas Perempuan Masih Dibahas
TRANSINDONESIA.co | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengaku masih mendiskusikan keberlanjutan munas perempuan. Sebagaimana diketahui, munas perempuan baru diinisiasi dan terselenggara pada 2023 lalu oleh organisasi masyarakat sipil.
Tahun ini menjadi tahun ke-2 munas perempuan dilaksanakan dengan kerja sama dan kolaborasi dengan unsur pemerintah. Kepastian mengenai keberlanjutan munas perempuan terus disuarakan, mengingat periode masa jabatan Menteri Bintang akan segera berakhir.
“Kami sudah diskusikan dengan teman-teman di kementerian, apakah kami akan buat pedoman atau kami buat Peraturan Menteri (Permen). Agar siapapun pengganti kami nanti di kementerian ini, kami harapkan tetap bisa mengawal pelaksanaan munas perempuan yang akan datang,” ujar Menteri Bintang saat ditemui di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024).
Selama berlangsung dua hari, Menteri Bintang mengaku mengambil banyak pelajaran dan peluang dari kegiatan munas perempuan ini. Dia melihat, dialog bersama yang dilakukan sesama perempuan dapat saling memotivasi dan menginspirasi perempuan lain.
“Sehingga PR-PR yang cukup panjang dan dalam untuk perempuan dan kelompok marjinal dapat kita minimalisir. Bagaimana meminimalisir isu-isu perempuan yang masih sangat kompleks dan multisektoral,” ujarnya.
Organisasi masyarakat sipil, KAPAL Perempuan berharap, usulan Menteri Bintang mengenai pedoman dan Permen keberlanjutan munas perempuan dapat terealisasi. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan sekaligus perwakilan organisasi mitra INKLUSI, Misiyah.
“Kami berharap sekali apa yang disampaikan Menteri PPPA menjadi sebuah instrumen seperti keputusan menteri atau peraturan lainnya. Guna memastikan, perempuan, kelompok marjinal, kelompok disabilitas dan seluruh kelompok rentan lainnya bisa berpartisipasi bermakna dalam munas perempuan,” kata perempuan yang akrab disapa Misi, dalam kesempatan yang sama.
“Jadi bukan hanya berpartisipasi saja, tetapi partisipasi bermakna yang nantinya akan menjadi sebuah sistem. Bukan karena kebaikan hati, bukan karena momentum, tetapi agar (munas perempuan) bisa menjadi sistem yang terus menerus ada di dalam proses perencanaan pembangunan Indonesia,” ujar Misi. [rri]