H. Syahrir, SE, M.I.Pol.
TRANSINDONESIA.co, BANDUNG — Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali falsafah negara sebagai jangkar penyeimbang stabilitas domestik sekaligus kompas moral dalam mewujudkan perdamaian dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan pemerintahan, memandang tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026, yaitu ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’, bukan sekadar slogan retoris.
“Ini adalah sebuah manifestasi geopolitik yang menegaskan bahwa Pancasila memiliki fungsi ganda,” ujar H. Syahrir, SE, M.I.Pol, pada Senin (1/6/2026).
Dalam konstelasi global, implementasi nilai-nilai Pancasila kini diterjemahkan secara progresif melalui arah diplomasi internasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut dipandang sangat tepat sasaran dalam memosisikan Indonesia sebagai mediator yang aktif di tengah polarisasi kekuatan besar dunia.
“Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah Presiden Prabowo melakukan lobi-lobi internasional serta serangkaian kunjungan kenegaraan strategis menunjukkan poros Non-Blok yang aktif. Indonesia tidak mendikte atau didikte, melainkan hadir sebagai bridge-builder atau jembatan perdamaian dengan mengekspor nilai toleransi dan musyawarah,” kata Syahrir.
Kendati kepakan sayap diplomasi luar negeri semakin kuat, penguatan fondasi di dalam negeri dinilai tidak kalah penting. Persatuan bangsa yang berakar pada Sila Ketiga harus dirawat secara organik melalui pendekatan kesejahteraan dan pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Persatuan nasional hari ini diikat bukan dengan narasi perbedaan, melainkan dengan program-program konkret yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat miskin dan rentan. Hal itu diwujudkan melalui kebijakan Ketahanan Pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga penyediaan infrastruktur kerakyatan,” tuturnya.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memikul tanggung jawab besar untuk menjadi laboratorium utama dalam mengimplementasikan program-program strategis dari pemerintah pusat tersebut demi mengikis potensi gesekan sosial.
“Ketika perut rakyat kenyang, anak-anak bisa sekolah dengan layak, dan para pekerja mendapat upah yang adil, maka potensi radikalisme, gesekan sosial, dan polarisasi akan terkikis dengan sendirinya di Jawa Barat. Peringatan tahun 2026 ini harus menjadi momentum refleksi bahwa di dalam negeri Pancasila mewujud jadi piring makanan bergizi dan rumah layak, sementara di luar negeri menjadi seruan perdamaian,” pungkas Anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut. [amh]
