DPRD Jabar Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

TRANSINDONESIA.co | DPRD Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat menolak praktek “money politic” atau politik uang dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung 2024 mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Bedi Budiman menegaskan bahwa politik uang harus dilawan, serta arus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang berbahaya. Dan sosialisasi ini merupakan tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya.

“Termasuk mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang,” ucap Bedi dikutip dalam keterangannya, Ahad 22 Oktober 2023.

Menurut Bedi, politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat.

“Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan. Politik uang politik yang berbiaya mahal,” kata Bedi.

“Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitas,” imbuhnya.

Karenanya menurut Bedi, politik uang harus dilawan bersama-sama. Dan kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali. Instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang.

“Kita ketahui, Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang.[nal]