Tekan Harga, DPRD Jabar Perlu Ada Regulasi Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
TRANSINDONESIA.co | Melonjaknya harga sembilan bahan pokok (sembako) sejak akhir tahun lalu terus meningkat memasuki bulan pertama 2022 ini, menjadi beban berat masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, menilai tingginya harga kebutuhan sembilan bahan pokok perlu ada langkah regulasi untuk mengatur suplai kebutuhan bahan pokok masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dulu sebelum keluar daerah.
Menurut Syahrir, regulasi diperlukan agar bisa menjaga kestabilan harga barang pokok di masyarakat.
“Jadi jangan semuanya dijual keluar daerah agar bisa memenuhi kebutuhan lokal paling sedikit 50 persen dan ini perlu regulasi yang baik,” ungkap Syahrir saat dikonfirmasi, Kamis (13/1/2022).
Lebih lanjut anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencontohkan adanya peternakan di wilayah Kabupaten Bekasi yang hasil produksi ternak yang penjualannya sudah diatur untuk memenuhi kebutuhan lokal.
“Misalnya, peternak ayam di Kabupaten Bekasi tetapi hasil ternak biasanya sudah dikontrak untuk market pasar yang sudah ditentukan oleh pemodalnya, sehingga kebutuhan lokal tidak terpenuhi. Hal ini ikut mendorong naiknya harga di pasaran,” ungkap Syahrir.
Anggota Komisi I DPRD Jabar ini berharap Pemkab Kabupaten Bekasi turut turun tangan untuk memaksimalkan regulasi agar kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat ditekan.
Selain itu, Syahrir yakin jika peran para peternak dimaksimalkan untuk kebutuhan lokal, tidak menutup kemungkinan para peternak memiliki peran yang maksimal dalam menstabilkan harga daging pada pasar lokal.
“Pemerintah pusat juga sangat berperan terutama harus punya regulasi yang berkesinambungan dengan mewajibkan masing-masing kabupaten dan kota agar bisa memenuhin kebutuhan mendasar untuk masyarakatnya dengan menekan kenaikan harga yang terjadi saat ini,” katanya.
Ketua Umum Pemuda Tani indonesia Provinsi Jawa Barat ini menyatakan dengan kebijakan yang komprehensif untuk pemenuhan kebutuhan pasar di daerahnya dengan pembatasan kuota penjualan hasil pertanian, ternak dan sayur mayur.
“Kita berharap pemerintah dapat merumuskan anggaran yang berpihak kepada petani nelayan dan pelaku wirausaha lokal yang berkelanjutan, berteknologi dan memberi modal usaha. Semuanya ini bertujuan untuk ketahanan pangan dan juga bisa menstabilkan harga-harga sembako dan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Syahrir.[rls]