Arab Saudi, Tuan Rumah Pembicaraan Virus dan Keringanan Utang G20

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan (kanan), dalam konferensi pers dengan Gubernur Bank Sentral Ahmed al-Kholifey, di Riyadh, Arab Saudi, 23 Februari 2020.[Reuters]

TRANSINDONESIA.CO – Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, hari Rabu (14/10) mengadakan pertemuan untuk membantu dunia dari resesi akibat virus corona sambil mempertimbangkan proposal keringanan utang untuk negara-negara miskin yang dilanda krisis.

Pertemuan virtual itu, yang dipandu oleh Arab Saudi, presiden G20, berlangsung sehari setelah Dana Moneter Internasional mengatakan ekonomi global pada 2020 akan berkontraksi 4,4 persen dan kerugian akibat pandemi akan dirasakan selama bertahun-tahun.

Pertemuan yang dipimpin Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan dan Gubernur Bank Sentral Ahmed al-Kholifey itu dimaksudkan untuk membahas pembaruan “Rencana Aksi G20” guna menopang ekonomi global melewati pandemi.

“Pemulihan tidak merata, sangat tidak pasti dan berisiko tinggi mengalami dampak negatif,” kata Jadaan dalam sambutan pembukaannya.

“Memang, pandemi secara signifikan telah mengganggu pertumbuhan global dan memperburuk tantangan struktural yang sudah ada sebelumnya, terutama untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpuas diri,” kata Jadaan.

Kelompok ini juga akan membahas “kemajuan yang dibuat pada DSSI (Program Layanan Penangguhan Utang ) dan usulan perpanjangannya hingga 2021,” tambah Jadaan.

Ke-20 negara yang paling maju itu bulan April berjanji menangguhkan pembayaran utang negara-negara termiskin di dunia, hingga akhir tahun, karena mereka menghadapi kontraksi ekonomi yang tajam akibat pandemi.

Bank Dunia dan para pendukung program ini sebelumnya mengimbau program penangguhan utang diperpanjang hingga akhir 2021, sementara badan amal seperti Oxfam mengatakan program itu perlu diperpanjang hingga 2022.

Namun Presiden Bank Dunia David Malpass, Senin (12/10) memperingatkan negara-negara G20 mungkin hanya bisa menyetujui perpanjangan keringanan utang selama enam bulan karena “tidak semua kreditor berpartisipasi penuh” membantu negara-negara miskin mengatasi krisis kesehatan ini.

“Saya kira akan ada kompromi mengenai kemungkinan perpanjangan enam bulan, bisa diperpanjang tergantung pada kelangsungan utang,” kata Malpass. [my/lt]

Sumber : Voaindonesia

Bagikan

Berita Terkait

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co