BPJS “Biar Pak Jokowi Senang”

TRANSINDONESIA.CO – Keinginan negara menaikkan iuran BPJS ditengah ‎pelayanan yang masih sering dipermasalahkan lambat dan buruknya, mnunjukkan penyelenggara negara yang tidak profesional.

Meski seburuk apapun masyrakat meklaim pelayanan BPJS, namun pemeintah tetap ngotot menaikan iuran, yang seharusnya lebih dahaulu memberikan perbaikan pelayanan.

Rakyatitu sama cara piker dan tingkah lakunya dengn konsumen:

1. Akan Senang jika dapat fasilitas yang terus meningkat, dengan harga yang sama (tidak berubah).
2. Akan mudah kecewa jika harga/iuran/uang yang harus keluar meningkat, walaupun diiming-imingi terjadi peningkatan fasilitas sekalipun. ‎

Apalagi masyarakat mulai meragukan atau tidak yakin kalau iuran BPJS dinaikan, fasilitas dan pelayanan akan meningkat. Karena rakyat tidak punya pegangan jaminan apapun dari janji tersebut.

Justru sebaliknya, iuran BPJS yang juga digunakan untuk gaji dan honor mulai jajaran direksi sampai kebawahnya sudah menghabiskan iuran berapa juta peserta BPJS?

Jangan-jnagan BPJS ini diartikan menjadi “Biar Pak Jokowi Senang” jadi semua harus cepat walau tak bermutu dengan mengorban rakyat sekalipun.

Seharusnya, sebelum menaikkan iuran‎ BPJS, Kemenkes, Kemensos, dan penyelenggara BPJS duduk bersama dan lakukan kaji ulang IURAN BPJS ini. Janganlah rakyat yang sudah berat dan sengsara hidupnya masih dan akan trus di peras oleh pemerintah yang seharusnya tugasnya meningkatkan ksejahteraan‎ rakyat.[AR Tanjung]