Jokowi Diimbau Mundur, Program Terindikasi Korupsi dan Blusukan Tak Ada Artinya

Joko Widodo.(ist)

TRANSINDONESIA.CO – Joko Widodo diimbau untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyusul hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibu kota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp1,54 triliun.

Dari puluhan proyek tersebut, ternyata mayoritas merupakan program unggulan yang selama ini jadi “jualan” politisi PDI Perjuangan itu.

“Jokowi harus gentleman dong. Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta, buktinya banyak program unggulannya dijadikan ajang korupsi. Kalau Jokowi tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan. Kasihan anak buah dia di Pemprov DKI yang sering jadi korban kebijakannya yang terburu-buru,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi, Minggu (22/6/2014).

Sanusi menyebutkan, aksi blusukan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini hanya menjadi kampanye terselubung. Buktinya sejumlah program yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos, Kartu Jakarta Pintar, Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.

“Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan minta maaf ke seluruh warga Jakarta, kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Ini baru sikap negarawan sejati,” ujar Sanusi.

Sanusi menggaransi jika Jokowi mengajukan surat pengunduran diri, maka DPRD DKI tidak akan menghalang-halanginya.

“Saya selaku ketua Fraksi Gerindra akan langsung mengusulkan paripurna dalam waktu tiga hari. Dan saya jamin jalannya mulus,” tukas Sanusi.

Secara terpisah, Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menuturkan BPK masih sopan terhadap hasil audit APBD DKI 2013, karena memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Padahal sesuai undang-undang, jika ditemukan indikasi korupsi lebih dari Rp500 miliar, BPK seharusnya memberikan nilai disclaimer atau tidak memberikan pendapat dan tidak bisa mengambil hubungan antara bukti-bukti yang disampaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada.

“Disclaimer itu penilaian terendah dari BPK. Menurut saya Pemprov DKI sangat wajar mendapat nilai itu dengan ditemukannya 86 proyek yang berpotensi merugikan daerah total Rp1,54 triliun,” kata Amir.

Amir menambahkan, hasil audit BPK ini makin membuktikan selama hampir dua tahun mengurus Jakarta, Jokowi tidak memiliki prestasi apapun. Apalagi banyak program jagoan Jokowi tidak berhasil.

“Blusukan Jokowi tidak ada hasilnya, itu cuma bikin senang rakyat karena bisa foto bareng atau salaman saja,” tandas Amir.

Sekadar diketahui, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp1,54 triliun.

Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp23,13 miliar.

Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Jokowi itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.

Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp1,57 triliun.

BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.

Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp118,40 miliar dan Rp43,87 miliar.

Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.

Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp214 miliar, hanya terealisasi Rp 99 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.(ini/sof)