Pemadaman listrik bergilir di Pulau Lombok sejak 12 Mei dan akan berahir pada 30 Juni 2014.(ilustrasi)
TRANSINDONESA.CO – Manajemen PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memberlakukan pemadaman bergilir di Pulau Lombok pada waktu tertentu, karena beban puncak melebihi daya dampu, akibat program pemeriksaan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 Jeranjang.
“Awalnya prediksi kami tidak sampai pemadaman bergilir karena masih ada kelebihan lima megawatt (MW). Tapi, dukungan pelanggan untuk penghematan energi selama masa pemeliharaan peralatan PLTU Unit 3 Jeranjang itu yang belum baik,” kata General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NTB Andi Lakipadadah, di Mataram, Senin (26/5/2014).
Ia mengatakan, pemadaman bergilir terpaksa diberlakukan karena seringkali beban puncak melebihi daya terpasang, saat program pengurangan pasokan listrik dalam masa pemeliharaan peralatan PLTU itu diberlakukan sejak 12 Mei dan baru akan berakhir 30 Juni 2014.
PLN NTB mengurangi pasokan listrik untuk kepentingan pemeriksaan peralatan PLTU Unit 3 Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat, atau selama masa pemeliharaan PLTU Unit 3 dengan kapasitas 25 MW dihentikan pengoperasiannya selama 48 hari.
Sistem kelistrikan di Pulau Lombok dipasok dari tiga pembangkit besar yakni PLTD Tanjung Karang di Mataram, PLTD Paokmotong di Lombok Timur, dan PLT Jeranjang di Lombok Barat.
Ketiga pembangkit tersebut dihubungkan dengan sistem interkoneksi melalui sebagian besar jaringan 20 kV dan beberapa menggunakan transmisi 150 kV. Unit pembangkit terbesar dari ketiga pembangkit itu yakni PLTU Jeranjang Unit 3 dengan kapasitas 25 MW.
Pemerintah membangun tiga unit PLTU masing-masing berkapasitas 25 MW di Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang dikerjakan secara bertahap sejak 30 April 2009.
PLTU unit 3 dibiayai oleh APBN sesuai DIPA Departemen ESDM tahun anggaran 2009, yang semula ditargetkan beroperasi pada triwulan kedua tahun 2010, namun tertunda hingga dapat dioperasikan sejak Desember 2012.
Total biaya pembangunan PLTU Unit 3 itu sebesar Rp296,3 miliar, dan khusus tahun anggaran 2009 pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan dana stimulus sebesar Rp68,8 miliar selain alokasi DIPA reguler tahun 2009 sebesar Rp64,2 miliar.
Pelaksanaan proyek PLTU Unit 3 itu dipercayakan kepada perusahaan konsorsium yang terdiri dari PT Wasa Mitra Engineering, PT Twink Indonesia dan PT Ciria Putra Sinergi.
Sementara PLTU Unit 1 dan 2 dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I.
Pembangunan PLTU Unit 1 dan 2 itu dipercayakan kepada PT Barata Indonesia (Persero) dengan sistem “turnkey” (EPC), dengan nilai kontrak yang terbagi dalam dua bagian mata uang yakni sebanyak 30,7 juta dolar AS dan Rp354,3 miliar.
Pembangunan PLTU Unit 1 dan 2, terlaksana setelah PLTU Unit 3 dirampungkan, dan kini diperkirakan dua bulan lagi atau sekitar awal Juli PLTU Unit 1 dan 2 itu memasuki tahapan komersial operasi atau Commercial Operating Date (COD).
Andi mengatakan, PLTU Unit 3 sudah beroperasi sejak satu tahun lebih, sehingga secara teknis harus dihentikan operasinya untuk dilakukan pemeriksaan pada semua peralatan PLTU tersebut.
“Seyogyanya PLTU Unit 3 itu berhenti beroperasi pada awal Januari 2014, namun mengingat adanya berbagai even penting seperti pemilu, dan ujian nasional, sehingga kami menunda pelaksanaan pemeriksaan itu,” ujarnya.
Kini, penundaan pemeriksaan itu tidak memungkinkan lagi karena dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan pada unit tersebut sehingga pemulihannya membutuhkan waktu yang lebih lama.
Menurut Andi, pemeriksaan tahunan pertama (first year inspection) itu idealnya selama 60 hari, namun ditempuh kebijakan setelah berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana untuk mempercepat menjadi 48 hari.
Dengan demikian, terjadi pengurangan pasokan listrik sebesar 18 MW, sehingga daya mampu pembangkit menjadi 182 MW sementara beban puncak pada malam hari pukul 18.00 Wita hingga 22.00 Wita mencapai 177 MW, atau hanya kelebihan lima MW.
“Semestinya tidak terjadi pemadaman bergilir karena diprediksi masih ada kelebihan lima MW, ternyata malah imbauan agar pelanggan menghemat penggunaan listrik pada waktu beban puncak, kurang didukung. Pelanggan besar pun semestinya dapat menggunakan genzet agar tidak melebihi daya terpasang,” ujarnya.(ant/sun)
