Kulon Progo Nunggak Jamkesda Rp12,3 M

TRANSINDONESIA.CO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggak hutang Jamkesda Rp12,3 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

Hutang tersebut dikarenakan ada perubahan pembiyaan dan analisasi kebutuhan. Keterlambatan pembayaran hutang karena adanya restrukturisasi komponen pendanaan dan penjaminan jamkesda.

“Hutang tersebut telah dianggarkan melalui APBD Perubanan 2016. Anggaran tersebut akan segera digunakan membayar hutang jamkesda ke RSUD Wates,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulon Progo Rudiyanto di Kulon Progo, Minggu 2 Minggu 2016.

Sejak adanya Jamkesda, masyarakat cenderung menggunakan jamkesda untuk mendapatkan kemudahan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat tidak menggunakan fasilitas kesehatan lain, meski mereka memiliki jamkesmas.

“Kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya menggunakan jaminan kesehatan lain, seperti jamkesmas sehingga beban jamkesda tidak tinggi,” katanya.

Rudi mengatakan anggaran jamkesda yang dikeluarkan oleh pemkab setiap tahun berkisar Rp16 miliar hingga Rp18,5 miliar tergantung klaim yang diajukan oleh RSUD Wates dan puskesmas.

“Meski beban jamkesda pada 2016 mengalami penurunan, tapi jumlahnya masih tinggi,” katanya.

Direktur RSUD Wates Lies Indriyati mengatakan pendapatan dari jamkesda belum masuk atau belum dibayar.

Jamkesda baru dibayar hingga Januari 2016. Jamkesda sendiri aturan mainnya berbeda dengan 2015. Kalau 2015, jamkesda mengikuti INA CBG’s ke tarif Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Wates dan Perbup Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Wates sehingga mengakibatkan penurunan PAD.

“Pada 2016 anggaran BPJS Kesehatan terbatas dan kembali kepada perda dan perbup lama, yakni masing-masing orang sakit mendapat jaminan Rp5 juta dalam satu tahun sehingga setiap pasien rawat pasien hanya mendapat jaminan paling besar Rp2 juta,” kata Lies.[ANT/ATS]