Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Barat, Dananur Azizah. Transindonesia.co / Ist
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kecenderungan krisis multidimensional. Kondisi ini dipandang bukan sekadar gejolak teknokratis, melainkan konsekuensi struktural dari lemahnya tata kelola pemerintahan, krisis legitimasi kebijakan publik, serta menguatnya orientasi oligarkis dalam pengelolaan negara.
“Dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini memperlihatkan arah pembangunan yang menjauh dari koridor keadilan sosial. Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual Islam, kami memiliki tanggung jawab moral-historis untuk melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Barat, Dananur Azizah, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi, Jumat (12/6/2026).
Sorotan utama tertuju pada kerentanan ekonomi nasional setelah nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp18.188 per dolar Amerika Serikat pada 8 Juni 2026, yang menjadi rekor terendah sepanjang sejarah. Pelemahan rupiah yang mencapai hampir 9% sepanjang tahun ini diperparah oleh potensi penerapan tarif perdagangan 18% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 24 Juli 2026, sehingga berisiko menekan sektor ekspor dan memperburuk neraca perdagangan.
“Persoalan ekonomi Indonesia tidak lagi bersifat konjungtural, melainkan telah memasuki fase krisis kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan negara. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,25% pada Mei 2026 terbukti gagal menahan depresiasi rupiah maupun aliran modal keluar akibat komunikasi publik pemerintah yang tidak kredibel,” kata Dananur Azizah.
Situasi ekonomi masyarakat semakin tertekan oleh kenaikan harga BBM non-subsidi secara berulang oleh PT Pertamina per 10 Juni 2026, di mana Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Catatan kilas balik menunjukkan kenaikan harga BBM non-subsidi ini telah terjadi berulang kali sepanjang tahun 2026, yaitu pada 1 Maret, 18 April, 4 Mei, dan 10 Juni.
“Kenaikan harga energi memiliki implikasi langsung terhadap melonjaknya biaya produksi, distribusi, dan transportasi yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Kelompok masyarakat kelas menengah bawah dan rakyat miskin menjadi yang paling terdampak akibat pemerintah gagal menghadirkan kebijakan energi yang berkeadilan,” ucap Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Barat, Ilham Urip Yuspriyan.
Di tengah kesulitan ekonomi warga, dugaan korupsi besar melanda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak dari Rp85 triliun pada 2025 menjadi Rp268 triliun pada 2026. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka atas kasus dugaan mark-up dan jual beli izin dapur program tersebut.
“Korupsi dalam program pemenuhan gizi rakyat ini merupakan bentuk pengkhianatan moral terhadap amanat konstitusi. Proyek populisme negara terbukti berubah menjadi instrumen bancakan elite karena tidak dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum,” tutur Ilham Urip Yuspriyan.
Masalah integritas di tingkat elite juga diperparah oleh tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,3 triliun. Jaksa menuntut denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp5,6 triliun setelah mengungkap delapan fakta hukum penyimpangan proyek periode 2019-2022 tersebut.
“Kasus ini menunjukkan bahwa modernisasi birokrasi tanpa integritas moral hanya melahirkan bentuk baru korupsi berbasis digital. Reformasi pendidikan nasional tidak boleh dibangun di atas praktik rente, oligarki proyek, dan komersialisasi kebijakan publik,” jelas Dananur Azizah.
Merespons rentetan krisis tersebut, HMI Cabang Jakarta Barat secara resmi mengeluarkan tuntutan yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis menstabilkan rupiah dan menolak kebijakan yang membebani rakyat. Mereka juga menuntut penegak hukum mengusut tuntas skandal korupsi MBG tanpa tebang pilih, mendorong reformasi anggaran yang transparan, serta mengajak elemen masyarakat sipil memperkuat gerakan kontrol terhadap kekuasaan.
“Bangsa ini tidak sedang mengalami sekadar krisis ekonomi, melainkan krisis tata kelola dan krisis orientasi kekuasaan. Diperlukan keberanian moral dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengembalikan negara kepada cita-cita keadilan sosial konstitusi,” pungkas Dananur Azizah. [rls]
