Skip to content
22 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • Januari
  • 14
  • Purbaya Evaluasi Pegawai Pajak, dari Rotasi hingga Dirumahkan jadi Opsi

Purbaya Evaluasi Pegawai Pajak, dari Rotasi hingga Dirumahkan jadi Opsi

transindonesia.co 14 Januari 2026 (Last updated: 14 Januari 2026) 2 minutes read
Oplus_131072

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Transindonesia.co /Dokumentasi

TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengevaluasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan membuka peluang rotasi hingga dirumahkan sebagai sanksi bagi pegawai yang melakukan penyelewengan.

“Nanti, akan kami evaluasi. Mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, yang terlihat terlibat (penyelewengan) akan kami taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti, kami lihat seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Keputusan terkait sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Menurut Purbaya, pegawai yang terlibat dalam pelanggaran berat kemungkinan besar akan dirumahkan.

“Kalau terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi, kalau sudah jahat, di rotasi kan nggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu,” tambahnya.

Sementara, terkait proses hukum yang sedang berlangsung, Purbaya menghormati jalannya proses hukum yang berlaku.

Menkeu menyatakan akan tetap melakukan pendampingan bagi pegawai yang diperiksa hingga keputusan pengadilan nantinya.

“Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai Kementerian Keuangan. Jadi, kami akan dampingi terus. Tapi, tidak ada intervensi, dalam pengertian, saya datang ke mereka untuk stop ini-itu,” ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan dua direktorat di DJP pada 13 Januari 2026.

Dua direktorat tersebut adalah Direktorat Peraturan Perpajakan, dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

“Tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain itu, dia mengatakan KPK menyita sejumlah uang yang diduga bersumber dari tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada DJP Kemenkeu periode 2021-2026.

Sementara itu, DJP menyatakan siap untuk kooperatif dan memberikan kebutuhan KPK dalam penggeledahan kantor pusat di Jakarta.

“Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Ditjen Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum, ujar dia.

“Untuk detail perkara dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” katanya menambahkan. [ant]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Iran: Pernyataan Trump Picu Eskalasi Kekerasan di Teheran
Next: Penempatan Pekerja Migran Jabar Percepat Capaian Target Satu Juta Lapangan Kerja Prabowo

Trans Stories

Ilustrasi pekerja dan perhitungan besaran kenaikan UMP 2027 di seluruh provinsi di Indonesia.

Daftar Lengkap UMP 2027 Seluruh Indonesia, Jakarta Rp6,13 Juta

transindonesia.co 22 November 2026
Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026

TransIndonesia

Ilustrasi pekerja dan perhitungan besaran kenaikan UMP 2027 di seluruh provinsi di Indonesia.

Daftar Lengkap UMP 2027 Seluruh Indonesia, Jakarta Rp6,13 Juta

transindonesia.co 22 November 2026
Personel Korpolairud Baharkam Polri melakukan patroli perairan dalam program Blue Policing untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik illegal fishing

Blue Policing, Kapolri Jamin Keamanan Laut dan Ekosistem Pesisir Nusantara

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperluas Program POLIRAN secara nasional untuk melatih dan menyalurkan pencari kerja demi menekan pengangguran.

Polri Kembangkan Program POLIRAN hingga Bali dan Batam

transindonesia.co 21 November 2026
Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.