Personel gabungan dari Kodim 0104/ Aceh Timur gotong royong membersihkan Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh (25/12/2025). Transindonesia.co / BNPB
JAKARTA | TRANSINDONESIA.co – Pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan dan penanganan darurat pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tidak akan terhenti meski memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Seluruh jajaran diperintahkan untuk tetap bekerja demi memastikan masyarakat terdampak segera kembali ke kehidupan normal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah percepatan langkah tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan.
“Menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat. Kami hadir untuk memastikan percepatan pemulihan di tiga provinsi tersebut tetap berjalan maksimal,” tegas Pratikno dalam konferensi pers daring dari Aceh, Kamis (25/12/2025).
Transisi Darurat dan Pembangunan Hunian
Hingga saat ini, sebanyak 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah ditetapkan berstatus Transisi Darurat ke Pemulihan. Namun, 11 kabupaten di Aceh masih memperpanjang fase tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sebelum masuk ke tahap rehabilitasi total.
Fokus utama pembangunan saat ini adalah penyediaan tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah:
Aceh: Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sedang dikebut di Pidie Jaya, sementara wilayah lain seperti Aceh Tamiang hingga Bener Meriah sedang dalam tahap pematangan lahan.
Sumatra Utara: Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat sudah mulai membangun Huntara dan Hunian Tetap (Huntap).
Sumatra Barat: Pembangunan Huntara tersebar di Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dan beberapa wilayah lainnya.
“Tantangan utama adalah penyiapan lahan. Pemda menyiapkan lahan, sementara pembangunan dikoordinatori oleh BNPB dengan dukungan TNI dan Polri,” tambah Menko PMK.
Infrastruktur dan Pendidikan Kembali Pulih
Kabar baik datang dari sektor konektivitas. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, 72 ruas sudah berfungsi kembali, sementara 9 sisanya masih dalam penanganan intensif untuk menjamin kelancaran logistik akhir tahun.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan sekolah-sekolah mulai beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65% sekolah yang terdampak telah selesai direvitalisasi dan dibersihkan.
Operasi Modifikasi Cuaca
Mengingat cuaca yang masih dinamis, pemerintah melalui BNPB, BMKG, dan TNI-Polri terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini diambil untuk menekan intensitas curah hujan guna mencegah bencana susulan serta memperlancar proses konstruksi di lapangan.
“Arahan Presiden sangat tegas: kerahkan seluruh sumber daya nasional tanpa henti. Kehidupan masyarakat harus pulih, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya,” pungkas Pratikno.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada relawan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa yang bahu-membahu dalam upaya gotong royong pemulihan ini. [sda]
