Sejumlah tersangka kasus dugaan suap layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN usai menjalani pemeriksaan resmi ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan digiring oleh petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Transindonesia.co / KPK
TRANSINDONESIA.co | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur pada Jumat (18/9/2026). Tindakan penyidikan ini dilakukan guna mengusut kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Penggeledahan kali ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung Tbk, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (19/9/2026).
Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB tersebut difokuskan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti penting serta petunjuk yang relevan. Langkah ini diambil guna memperjelas keterkaitan antar-pihak yang terlibat dan mengungkap kemungkinan adanya peran pihak lain dalam konstruksi perkara korupsi ini.
“Termasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antar-pihak, dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini,” ucap Budi.
Menanggapi perkembangan pengusutan kasus di kementerian yang dipimpinnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pihak kementerian menghormati seluruh langkah penegakan hukum yang sedang dijalankan penyidik. Nusron juga menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus kooperatif dan membantu kelancaran proses penyidikan.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Nusron menilai penanganan perkara oleh lembaga antirasuah ini dapat dijadikan momen krusial untuk mempercepat evaluasi dan pembenahan tata kelola pelayanan di internal kantor pertanahan, agar ke depan semakin akuntabel dan transparan.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan. Saya kira itu,” ujarnya.
Mengenai munculnya namanya dalam pusaran perkara tersebut, Nusron sepenuhnya menyerahkan seluruh rangkaian pemeriksaan kepada aturan hukum yang berlaku dan mengimbau masyarakat untuk menunggu perkembangan resmi dari penyidik.
“Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” katanya.
Rangkaian penyidikan ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari pasca-OTT, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, serta pejabat dan pihak swasta lainnya.
Sebelum menggeledah kantor Summarecon Agung, penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan jajaran direktur jenderal di kantor Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026. [man]
