Pekerja tengah menyelesaikan satu unit hunian sementara (huntara) untuk warga terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (21/12/2025). Transindonesia.co / BNPB
TRANSINDONESIA.co | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai pengerjaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat (19/12).
Pada lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting ini rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama.
Progress pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. Satu unit huntara telah selesai 75% pengerjaan.
Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap (huntap). Luas lahan yang disiapkan untuk per keluarga adalah 6×6 meter, luas bangunan huntara adalah 4×6 meter.
Model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAM. Satu unit rumah terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang.
BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap satu ini akan selesai dalam lima minggu. Harapannya, pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.
Sosialisasi Huntara
Pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara telah disosialisasikan kepada warga pada Sabtu (20/12). Acara sosialisasi huntara dilaksanakan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.
Hadir dalam sosialisasi huntara antara lain perwakilan Bupati, Kepada Dinas Permukiman, Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan perwakilan BNPB serta warga terdampak.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Pada kegiatan ini, warga juga dihimbau untuk tidak membangun kembali pada kawasan yang telah menjadi bagian dari zona merah demi keamanan bersama.
Pembangunan Huntap
Percepatan relokasi dan penyediaan hunian baru bagi warga terdampak bencana bansor Sumatra merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra dapat secepat mungkin terbangun.
Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan huntap dan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara berjalan pararel antara BNPB dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) akan membangun huntap sebanyak 103 unit. Rencananya, pengerjaan huntap akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan hingga Maret 2026 mendatang.
Selaian di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan hunian tetap (huntap) Kementerian PKP ini juga serentak dilaksanakan di Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, Tapanuli Selatan sebanyak 227 unit, dan Sibolga sebanyak 200 unit. Pembangunan huntap ini mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Abdul Muhari, Ph.D. (Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB).
