Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban bencana Sumatra di tiga Provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, pada Senin 1 Desember 2015. Foto Setkab
TRANSINDONESIA.co | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, H. Syahrir, SE, M.IPol, berharap percepatan penanganan dan penanggulangan bencana Sumatra dapat berjalan dengan tepat dan cepat, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan kehidupan masyarakat di tiga wilayah provinsi di Sumatra dapat teratasi secara menyeluruh baik terhadap korban langsung maupun terdampak banjir bandang dan longsor.
“Pentingnya percepatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama, baik bagi korban langsung maupun mereka yang terdampak secara tidak langsung akibat bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar,” ungkap Syahrir menyikapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra dan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, dalam pernyataan tertulisnya diterima redaksi, Kamis (4/12/2025).
Syahrir menekankan pentingnya penanganan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat yang terganggu, mulai dari tempat tinggal, fasilitas umum, hingga ekonomi, dapat kembali pulih secepatnya.
“Kami dari Gerindra berharap agar proses penanganan dan penanggulangan bencana Sumatra dapat berjalan dengan tepat dan cepat. Tujuannya adalah agar rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan kehidupan masyarakat di tiga wilayah provinsi di Sumatra dapat teratasi secara menyeluruh,” kata Syahrir yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, membidangi di antaranya, pemerintahan, hukum, dan informasi dan komunikasi.
Secara khusus, Syahrir menyoroti kebutuhan mendesak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan kehidupan masyarakat di tiga wilayah provinsi yang terdampak paling parah.
“Penanganan harus bersifat menyeluruh, mencakup pemulihan ekonomi dan infrastruktur di tiga wilayah provinsi di Sumatra dapat teratasi secara menyeluruh,” ujar Syahrir.
Untuk mencapai target tersebut lanjut Syahrir, Gerindra mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk fokus pada beberapa langkah konkret, di antaranya pendistribusian bantuan logistik yang cepat.
“Memastikan bantuan makanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar tiba di titik pengungsian dan wilayah terisolir tanpa hambatan,” jelasnya.
Kemudian, pemulihan infrastruktur sebagai kunci melakukan perbaikan cepat terhadap akses jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih yang rusak parah akibat banjir dan longsor.
Termasuk dukungan trauma healing dengan menyediakan pendampingan psikososial, terutama bagi anak-anak dan keluarga korban, untuk memulihkan kondisi mental pascabencana.
“Langkah-langkah terukur dan kolaboratif antar-instansi sangat dibutuhkan agar pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengembalikan daya tahan dan kualitas hidup masyarakat terdampak,” pungkas Syahrir.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini Kamis, 4 Desember 2025 pagi, rekapitulasi jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 776 jiwa meninggal dunia, 564 jiwa hilang, dan 2.600 jiwa mengalami luka ringan dan berat. [rls]
