Bencana hidrometeorologi mengakibatkan banjir bandang, longsor membawa kayu gelondong ntah dari mana pemalakan liar yang menghantam sejumlah desa dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, sejak bencana melanda bertubi tubi sejak Senin 24 November 2025. Transindonesia.co /Dok. BNPB
TRANSINDONESIA.co | Ahli Kebijakan Hutan IPB University Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat MSc FTrop mengatakan kayu gelondongan yang berserakan pascabanjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus diinvestigasi untuk memastikan asal penyebabnya.
“Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang, namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Untuk itu harus ada investigasi,” katanya sebagaimana informasi yang diperoleh dari IPB University, Kota Bogor, Kamis (4/12/2025).
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University ini mengatakan kayu-kayu besar dan kecil yang tampak berserakan di lokasi bencana tidak berasal dari satu penyebab tunggal.
Kayu-kayu tersebut, katanya, kemungkinan berasal dari campuran penebangan, pohon tumbang, serta sisa pembersihan lahan (land clearing).
Ia belum dapat memastikan apakah kayu tersebut seluruhnya merupakan kayu gelondongan baru atau kayu lama yang terseret arus.
“Debit air besar saat longsor, memungkinkan pohon tumbang ikut hanyut sehingga menambah campuran material kayu di lokasi,” katanya.
Prof Dodik menjelaskan perbedaan kayu hasil pembalakan dengan kayu tumbang alami. Kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas, sedangkan kayu yang tumbang alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi.
Ia menekankan perlunya pembenahan tata kelola lingkungan agar kejadian serupa dapat dicegah.
Terkait penyebab longsor, Prof Dodik menyebut kejadian tersebut merupakan kombinasi faktor alam dan faktor manusia.
“Ada faktor cuaca ekstrem, kondisi geografis pegunungan, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi seperti Amdal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada denda, tetapi juga pemulihan lingkungan.
Menyinggung data deforestasi di Sumatera bagian utara, Prof Dodik menjelaskan bahwa kehilangan tutupan hutan (forest loss) mencakup degradasi, sementara deforestasi memiliki batasan hukum tersendiri.
“Di Indonesia, batasnya 30 persen. Jika kurang dari itu, terjadi deforestasi,” katanya.
Ia mengingatkan agar penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Prof Dodik mengingatkan pentingnya multifungsi hutan dan pemanfaatan hutan yang tetap menjaga keberlanjutan. “Ambil manfaat dari hutan tanpa merusaknya,” kata dia. [ant]
