Skip to content
21 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2025
  • November
  • 17
  • Massa KAMPPUS Desak KPK Panggil Rektor USU dan Minta Kemendikbudristek Batalkan Pencalonan Petahana

Massa KAMPPUS Desak KPK Panggil Rektor USU dan Minta Kemendikbudristek Batalkan Pencalonan Petahana

transindonesia.co 17 November 2025 3 minutes read
KAMPPUS Demo KPK

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli USU (KAMPPUS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin saat menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11/2025). Transindonesia.co / Istimewa

TRANSINDONESIA.co | Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli USU (KAMPPUS) menuding proses Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) 2026–2031 berubah menjadi panggung manipulasi ketika Majelis Wali Amanat (MWA) USU memaksakan rapat pleno di gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jakarta.

“Lokasi yang jauh dari kewenangannya dan sarat aroma pengalihan isu. Seluruh pola ini menguatkan dugaan bahwa langkah tersebut sengaja dilakukan untuk mengamankan kepentingan Muryanto Amin, calon petahana yang tengah dibayangi sederet persoalan serius, dugaan plagiarisme yang telah diperiksa Inspektorat, dugaan kelebihan pembayaran UKT dan remunerasi tidak wajar. Kemudian, kejanggalan proses penjaringan rektor 25 September 2025, hingga statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang kini disidangkan di PN Medan,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli USU (KAMPPUS), Wahyudi, saat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan RH. Rasunan Said, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dari atas mobil pickup pengeras suara, Wahyudi bersama puluhan massa aksi mengatakan, menggelar pemilihan sebelum hasil audit Inspektorat diumumkan hanyalah satu dari sekian tanda bahwa proses ini diarahkan demi meloloskan figur yang tengah berada dalam pusaran persoalan integritas dan masalah hukum.

“Kekacauan tata kelola ini menunjukkan bagaimana MWA USU, di bawah kendali kepentingan politik, dengan sadar mengabaikan Statuta USU yang mewajibkan asas akuntabilitas, keterbukaan, demokratis, dan partisipatif,” ungkapnya.

Sebelumnya, aksi massa KAMPPUS menggelar demo di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek), di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, menyebut proses pemilihan Rektor USU sebagai pemaksaan jadwal, pemilihan lokasi rapat yang tertutup. Adanya larangan Sekretaris MWA untuk membuka surat Menteri, hingga abainya MWA terhadap keberatan resmi calon rektor dan hasil pemeriksaan Inspektorat adalah bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap hukum dan etika publik.

“Sangat wajar publik menilai bahwa USU telah ditarik masuk ke ruang gelap yang dikendalikan oleh segelintir elite agar Muryanto Amin tetap memegang kursi rektor, meskipun proses kepemimpinannya justru sedang disorot terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan maladministrasi keuangan.

Atas dasar itu, KAMPPUS menegaskan: Pemilihan rektor tanggal 18 November 2025 adalah cacat prosedur, cacat moral, dan cacat integritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan KAMPPUS menuntut MWA menghentikan seluruh proses pemilihan, membuka laporan lengkap Inspektorat, mempublikasikan dokumen dugaan plagiarisme, serta mengungkap seluruh temuan terkait tata kelola keuangan masa kepemimpinan Muryanto Amin.

“USU bukan milik satu orang, bukan milik jaringan kepentingan, dan bukan milik pejabat yang tengah terlilit dugaan pelanggaran hukum. Dengan ini kami mengajukan tuntutan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil paksa, memeriksa, dan melaksanakan prosedur hukum terhadap Muryanto Amin atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, audit dan investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara,” kata Wahyudi.

Wahyudi mendorong KPK melakukan audit dan investigasi atas penyimpangan pengelolaan aset milik USU berupa kebun sawit Tabuyung Madina seluas 10.000 hektar yang diduga dilakukan oleh Muryanto Amin selaku Rektor USU. Dan menuntut dikembalikannya asset milik USU berupa sawit Tabuyung Madina maupun asset-asset USU lainnya.

“Panggil, periksa dan jalankan prosedur hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Muryanto Amin. Kami mendukung upaya dari KPK untuk melakukan proses hukum secara tuntas terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam ruang lingkup kampus USU, dan kami menolak segala bentuk penyelewengan dan perilaku koruptif dalam mimbar akademik USU,” seru massa aksi di depan gedung KPK. [rls]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: 13 Jemaza Longsor Cilacap Ditemukan, 10 Masih Dalam Pencarian
Next: Polda Metro Jaya Bentuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah di Seluruh Sekolah se-Jabodetabek

Trans Stories

Petugas BPBD memantau kondisi banjir dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di daerah terdampak.

BNPB Catat Rangkaian Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla di Sejumlah Daerah, 1 Warga Meninggal

transindonesia.co 19 November 2026
Petugas BPBD memantau ketinggian genangan air banjir yang merendam permukiman warga dan akses jalan akibat tingginya intensitas hujan

Update Bencana BNPB: Banjir dan Karhutla Landa 5 Daerah

transindonesia.co 16 November 2026
Penyidik Bareskrim Polri menyelidiki kasus investasi bodong robot trading NET89 dan PT SMI.

Bareskrim Polri Kejar Aset Korporasi NET89 Rp1,5 Triliun Demi Pulihkan Hak 7.871 Korban

transindonesia.co 4 November 2026

TransIndonesia

Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
KH Ma'ruf Amin Resmi Mundur

MUI Segera Siapkan Pengganti KH Ma’ruf Amin di Wantim

transindonesia.co 21 November 2026
Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Suyudi Ario Seto, Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Listyo Sigit Prabowo, Sidang Etik Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, Kasus Penyadapan

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah Aturan Kode Etik Polri

transindonesia.co 21 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.