KPK Tahan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

TRANSINDONESIA.co | Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025), setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol, Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK sebelum KPK menggelar konferensi pers pada Kamis (20/02).

Hasto ditetapkan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengeklaim penahanan yang dilakukan KPK terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.

“Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di KPK pada Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Setibanya di KPK, Hasto mengungkapkan dirinya siap lahir batin apabila harus ditahan oleh pihak KPK.

“Ya sudah siap lahir batin [jika ditahan KPK],” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/02), seperti dikutip dari Kompas.com.

Hasto kemudian menambahkan jika penahanannya akhirnya terjadi, dia meyakini itu akan menjadi “pupuk bagi demokrasi”.

“Ini akan jadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa tebang pilih,” kata Hasto seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Pemeriksaan Hasto sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sedianya digelar pada Senin (17/2/2025).

Namun, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mendatangi KPK pada Senin (17/2/2025) pagi untuk mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap kliennya.

“Ini kaitannya dengan pengajuan kembali praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristiyanto,” jelas Ronny, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Senin (17/2/2025).

Ronny menambahkan pihaknya kali ini mengajukan dua gugatan praperadilan yang masing-masing ditujukan terhadap dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK terhadap Hasto.

“Memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua praperadilan pada dua sprindik yang berbeda, oleh sebab itu kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim pada 13 Februari 2025,” kata Ronny.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan praperadilan Hasto dalam sidang putusan yang digelar Kamis (13/2/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap putusan pengadilan yang menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto “sudah sesuai aturan”, namun kubu Hasto menganggap putusan itu “dangkal”.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, putusan itu membuktikan bahwa tindakan penyidik KPK dalam menangani kasus Hasto sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana didalilkan dan argumentasi dari tim biro hukum,” ujar Setyo Budiyanto, Jumat (14/2/2025).

Setelah putusan tersebut, pimpinan KPK menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik untuk melanjutkan proses penyidikannya.

“Panggilan dan upaya paksa, penyidik yang menentukan sesuai kebutuhan penanganan perkaranya,” katanya.

Sebaliknya, salah-seorang pengacara Hasto, Todung Mulya Lubis menilai putusan tersebut sebagai “pembodohan hukum”.

“Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini, publik menginginkan dengan legal reasoning (penalaran tentang hukum) yang sangat meyakinkan dan itu yang tak kita temukan,” kata Todung di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Todung merasa kecewa dan menganggap putusan tersebut mencerminkan “peradilan sesat”.

Sebaliknya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto berujar putusan PN Jaksel itu membuktikan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hasto didasarkan pada “alat bukti hukum, dan bukan politisasi”.

“Bahwa KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka benar-benar didasarkan pada alat bukti hukum dan bukan kriminalisasi apalagi politisasi,” kata Fitroh saat dihubungi media, Kamis (13/2/2025).

Kubu Hasto tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan kembali gugatan praperadilan, dan KPK menyatakan siap menanggapinya. [bbc]