Reses DPRD Jabar, Syahrir Soroti Infrastruktur sampai Pendidikan di Kabupaten Bekasi
TRANSINDONESIA.co | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir SE, M.IPol, soroti pembangunan infrastruktur, perekonomian, pertanian sampai pendidikan di Kabupaten Bekasi yang belum maksimal dirasakan langsung warga di pelosok pedesaan.
“Jujur, kita lihat langsung masih banyak ketimpangan dan manfaat dari pembangunan infrastuktur yang dirasakan warga. Hal ini tercermin dengn masih banyaknya keluhan masyarakat yang hingga kini belum teratasi Pemkab Bekasi,” ungkap Syahrir saat melaksanakan masa Reses III tahun sidang 2022/2023 di daerah pemilu (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi), kepada redaksi, Ahad 6 Agustus 2023.
Selama reses, Syahrir menyerap aspirasi di delapan titik (desa) di berbagai kecamatan berbeda di Kabupaten Bekasi masih banyak warga menyampaikan keluhannya.
Hal ini membuat Syahrir terus berjibaku meyakinkan dan mendorong masyarakat untuk tetap optimis. Legislator fari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun berjanji akan mengupayakan mewujudkan harapan yang disampaikan masyarakat.
“Membangun infrastruktur tidak sebatas perkotaan, tetapi juga pelosok desa perlu ditingkatkan agar hilir perekonomian di pedesaan dapat langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.
Disisi lain, Syahrir menyoroti pertanian yang menjadi mata pencarian sebagian besar warga desa belum bisa sejahtera dengan pertaniannya.
“Perlu dibangkitkan dan didatangkan corporate social responsibility (CSR) untuk membantu petani agar bisa sejahtera dengan pertaniannya. Jadi, CSR jangan diarahkan untuk pendanaan taman atau infrastuktur saja yang sebatas mempercantik ruang tapi tidak bermanfaat secara ekonomi masyarakat,” ucap Ketua Umum Pemuda Tani Jawa Barat ini.
Sementara, permasalahan UMKM terus didorong untuk membahu dan membantu ekonomi keluarga masyarakat Kabupaten Bekasi, Sayahrir memberi batuan gerobak angkringan untuk pedagang kecil di beberapa kecamatan.
“UMKM ini perlu lebih didorong dari CSR agar para pedagang kecil bisa mandiri secara perekonomian,” katanya.
Lebih lanjut Wasekjen DPP Gerindra ini menegaskan kurangnya daya tampung masuk SMA dari SMP salah satu terjadinya kecurangan sistim zonasi setiap tahun ajaran baru.
“Pemkab harus lebih memikirkan membangun sekolah SMA ketimbang membangun MCK sekolah yang berujung kasus itu. Bukan MCK yanh dibangun tetapi sekolah yang dibangun agar daya tampung masuk SMA lebih banyak,” papar Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) Gareulis Jawa Barat. [nal]