Empat Masalah Temuan Bansos, KPK Terus Pantau Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

TRANSINDONESIA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dari pencegahan korupsi di masa pandemi agar penggunaan anggaran efektif.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan dari hasil analisis terkait proporsi, alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran, KPK memberikan rekomendasi agar potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar penanganan Covid-19 atau belanja di luar perencanaan dan kebutuhan, dapat dihindari.

“KPK juga memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi gugus tugas. Salah satu lingkupnya adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) termasuk pengadaan APD,” jelas Ipi Maryati dalam keterangan persnya, Selasa (18/8/2020).

Dikatakannya, pada masa darurat periode April – Juni, saat barang langka di pasaran dan harga telah jauh berbeda dari kondisi normal, KPK mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PBJ yang transparan, akuntabel dan harga terbaik sesuai peraturan.

Lebih lanjut Ipi Maryati mengatakan potensi korupsi dapat terjadi karena minimnya transparansi dan akuntabilitas.

“Melalui 3 surat edaran, KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar transparan dengan memublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos), pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dari masyarakat,” katanya.

Terkait realisasi dalam penyelenggaraan Bansos, Ipi Maryati menyebutkan dari kajian KPK menemukan 4 permasalahan terkait proses pemberian Bansos, yaitu ketidaktepatan target penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan, serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan.

“Dalam perjalanannya, bentuk bansos yang diberikan mengalami transformasi bentuk bantuan, targeting, model pendistribusian hingga evaluasi. Namun, persoalan yang menghambat proses pemberian bansos masih sama,” ungkap Ipi.

Lebih lanjut Ipi Maryati mengatakan dalam kondisi pandemi saat ini KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (social safety net).

Menjelang Pilkada Serentak 2020 kata Ipi Maryati, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.

“KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor, akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19,” pungkasnya.[met/red]