Buruh Bekasi Tolak Pola Pengupahan dan Kenaikan BPJS
TRANSINDONESIA.CO – Sebanyak lima ribu buruh menghadiri peringatan May Day di lapangan Masjid Baitul Mushthafa Kawasan MM 2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Peringatan yang dimotori Konfederasi Sarekat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) ini berlangsung damai tanpa aksi unjuk rasa.
Ketua DPC SPSI Kota Bekasi, Abdullah, mengatakan massa SPSI dibagi menjadi tiga titik. Jumlah massa yang dikerahkan dalam peringatan Hari Buruh di Kompleks MM 2100 sebanyak 5.000 orang. “Massa SPSI dibagi tiga. Sebagian ke depan istana, ada yang di Gelora Bung Karno, dan ada juga yang di MM2100,” kata Abdullah, Minggu (1/5/2016).
Abdullah merunut latar belakang peringatan Hari Buruh yang berawal dari tahun 1892 di Philadelphia, Amerika Serikat. Akhir abad 19 itu, serikat buruh di Philadelphia memperjuangkan kesejahteraan buruh lewat pembatasan jam kerja. Indonesia juga memiliki peringatan serupa May Day pada 20 Februari, tapi tidak terlalu terdengar gaungnya.
Dalam peringatan Hari Buruh 2016, Abdullah menyinggung tantangan yang dihadapi buruh di tengah MEA. Indonesia sudah memasuki bulan kelima MEA sejak 1 Januari 2016. Tenaga kerja Indonesia bersaing dengan 870 juta penduduk ASEAN, bahkan ditambah 1,5 miliar penduduk Cina. Dengan kata lain, kata Abdullah, para tenaga kerja harus siap beradu dengan seperempat warga planet bumi.
“Kita akan bergaul dengan masyarakat yang sangat kompetitif, dinamis, materialistik, dan mungkin sekuler,” kata Abdullah. Kondisi itu tak pelak membutuhkan kesiapan, baik dari tenaga kerja maupun penyedia lapangan kerja (perusahaan). Sejumlah rekomendasi disampaikan SPSI kepada pemerintah daerah Kab Bekasi, Apindo, dan serikat kerja.
Pekerja PT Nok Indonesia, Yatno (38 tahun), mengatakan SPSI sengaja mengadakan aksi damai peringatan Hari Buruh untuk menepis stigma negatif masyarakat terhadap aksi-aksi buruh yang kerap ricuh. Ia menyampaikan, ada dua tuntutan utama yang disampaikan para buruh dalam peringatan Hari Buruh 2016.
“Tuntutan paling utama adalah menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan menolak kenaikan BPJS,” kata Yatno, kepada Republika, Ahad (1/5). Lulusan STM asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mengatakan pelayanan BPJS terhadap para buruh masih kurang maksimal. Selain menolak kenaikan BPJS, ia juga berharap adanya perbaikan layanan dari penyedia.
Peringatan ini dihadiri Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Effendi Yahya, Ketua Apindo, pengelola kawasan MM2100, serta keluarga besar SPSI Kabupaten Bekasi. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan Rhoma Irama, pentas dangdut, dan bakti sosial. Pemkab Bekasi, Apindo, dan SPSI juga melakukan penandatanganan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.[Rol/Lin]