Pemerintah Gagal Turunkan Kemiskinan

TRANSINDONESIA.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti kegagalan pemerintah mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada 2014. Kegagalan tersebut terungkap pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2015.

“Berdasarkan hasil pemeriksaaan BPK atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2014,” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis di gedung DPR, Selasa (12/4/2016).

Menurut Harry, ada tiga penyebab yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan. Pertama, belum tepatnya kebijakan mengenai pengelolaan database penduduk miskin. Kedua, tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

“Dan ketiga, belum tersediannya data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tuturnya.

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada saat itu sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Angka itu justru berkurang sebanyak 550 ribu orang dibandingkan dengan posisi Maret 2014 yang sebanyak 28,28 juta jiwa dan minus 870 ribu orang dibandingkan dengan hasil survei September 2013 yang mencapai 28,6 juta orang (11,46 persen).

Namun, jika dilihat dari hasil survei BPS Maret 2015, jumlah orang miskin mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 860 ribu orang dibandingkan kondisi September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10.96 persen).[Cnn/Lin]