Mangkir Panggilan Pertama, KPK Kembali Panggil Rano Karno
TRANSINDONESIA.CO – Gubernur Banten, Rano Karno, mulai di ‘garap’ periksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi penyidikan kasus korupsi pembentukan Bank Banten.
Pemanggilan Rano merupakan pemanggilan kedua kalinya yang dijadwalkan akan diperiksa pada Kamis (7/1/2015).
Hal itu diungkapkan Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, pemanggilan Rano Karno pekan ini merupakan pemanggilan ulang setelah absen pada pemanggilan pertama.
“Panggilan pertama tanggal 29 Desember 2015 untuk penyidikan kasus pembentukan Bank Banten tapi staffnya ke KPK dan meminta izin karena Rano Karno sedang ke luar negeri. Hari Kamis ini ada pemanggilan ulang,” kata Priharsa.
Priharsa mengatakan komisi antirasuah berharap Rano memenuhi panggilan tersebut. Rano rencananya bakal diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka sekaligus Direktur Utama PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.
Ricky dijerat kasus ini setelah tertangkap basah bertransaksi dengan dua anggota DPRD Banten yakni Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar, SM Hartono, dan Ketua Fraksi PDIP di DPRD setempat, Tri Satriya Santosa. Mereka dicokok KPK pada 1 Desember 2015.
KPK menduga kedua legislator daerah menerima duit dari Ricky. KPK mengamankan duit dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah.
Perusahaan pimpinan Ricky merupakan Badan Usama Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Banten pimpinan Rano. PT BGD rencananya akan mengakuisisi Bank Pundi agar dijadikan Bank Banten. Untuk proses akuisisi, dibutuhkan bantuan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelum proses pembelian Bank Pundi, rupanya parlemen tak menyetujui langsung saat ekspose dari PT BGD. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah ketika dihubungi CNN Indonesia mengatakan belum percaya pada argumentasi PT BGD untuk membeli bank tersebut.
Asep menunggu pendapat kedua (second opinion) dari para tokoh perbankan seperti Muchtar Mandala, Tryana Syam’un, Embay Mulya Syarief, Saefudin Noor, dan akademisi Boyke Pribadi. Tokoh-tokoh tersebut akan memberikan pertimbangan terkait proses akuisisi Bank Pundi oleh pemerintah. Rencananya, hasil pertimbangan dari para tokoh akan didapat pada Rabu 3 Desember 2015.
Pembangunan bank daerah merupakan proyek besar buat perusahaan pelat merah pimpinan Ricky dengan nilai proyek sebanyak Rp900 miliar. Rencananya, PT BGD bakal membeli saham Bank Pundi sedikitnya 50 persen. Rano Karno disebut akan memiliki saham tersebut.
Bank daerah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah di provinsi setempat. Amanatnya telah termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013. Asep menjelaskan, target pembangunan bank daerah harus rampung pada tahun 2016.(Dod)