TRANSINDONESIA.CO – Penggeledahan ruang kerja Direktur Utama Pelindo II oleh polisi membuat Istana Presiden dan Istana Negara beriak dan meradang. Akibatnya, Komjen Budi Waseso (Buwas) dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri lantaran dianggap telah menyulut kegaduhan sosial dan semakin perburuk situasi ekonomi Indonesia.
Ternyata, menumpas tindak pidana multi triliun jika tidak berkoordinasi dengan dua istana, dampaknya menuai bencana.
Contohnya, Buwas yang main sikat mafia di pelabuhan, tapi apes dicungkil dari jabatannya. Intervensi istana terhadap kinerja polisi merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Apapun alasannya tidak dapat dibenarkan.
Sepanjang sejarah anggota polisi yang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI (Kabareskrim Polri), barangkali baru Komisaris Jenderal (Komjen) Buwas yang paling apes. Belum 10 bulan menjabat, di tengah prestasi gemilang membongkar pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), tiba-tiba dia sudah dipindah. Kabarnya istana tak menyukai sepakterjangnya.
Padahal, sejauh ini Buwas telah berhasil mengungkap kasus besar seperti kartel daging sapi, kasus gedung olahraga Gede Bage (Bandung), Pertamina dan yang paling heboh Pelindo II. Kabarnya, Bareskrim di tangan Buwas sudah menangani 20 kasus dugaan korupsi, dan akan menusul 59 kasus lainnya. Hanya saja, perwira itu terjungkal dari Bareskrim.
Ini yang sangat disayangkan oleh sebagian besar rakyat negeri ini, yang berharap muncul ksatria pemberani menumpas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi, harapan tinggal harapan. Buwas yang semula bisa diharapkan jadi ksatria, jurus andalannya rajawali ngepret jadi tumpul. Tak berdaya lantaran istana uring-uringan.
Sepekan ini kontroversi pencopotan Buwas terus bergulir. Banyak pihak berspekulasi, bahwa hal itu dampak dari protesnya Menteri BUMN Rini Soemarno atas peristiwa digeledah kantor Pelindo II dan ruang kerja Direktur Utama (Dirut) Pelindo II Richard Joost Lino oleh Tim Bareskrim Mabes Polri pimpinan Buwas.
Tindakan itu dilakukan guna mencari bukti dugaan korupsi dwelling time (proses bongkar) muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditangani Pelindo II. Hasilnya, polisi mencurigai pembelian 10 mobile crane.
Rini Soemarno melempar protes ke Kapori Jenderal Badrodin Haiti. Minta penjelasan tentang tindakan yang dilakukan Buwas dkk. Sementara Richard Joost Lino mengeluh kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dia tidak menerima kantornya digeledah tanpa pemberitahuan. Bahkan Dirut Pelindo II ini mengancam mundur dari jabatannya.
“Saya memang menelepon beliau (Kapolri), kasusnya mengenai apa. Beliau mengatakan, ini berhubungan dengan pelaporan dari karyawan sehubungan dengan pembelian mobile crane, itu saja,” kata Rini kepada wartawan di kantor Wapres, akhir bulan lalu.
Dijelaskan Rini, baik direksi Pelindo II maupun Kementerian BUMN cukup kaget dengan tidakan penggeledahan polisi, padahal proses pengadaan crane itu sudah sesuai prosedur. Tak ada yang harus dicurigai.
“Semua sudah diproses. Seharusnya sudah mendapat konfirmasi dari BPK. Karena pembelian ini oke, jadi mereka kaget kenapa ada penggeledahan. Sekarang, karena posisinya sudah di ranah hukum dan kepolisian, kami harus menunggu hasilnya,” paparnya.
Kabarnya, protes Rini dan keluhan Richard Joost Lino ditangkap Istana Negara dan Istana Presiden. Kemudian disimpulkan kalau Buwas sudah membuat kegaduhan di negeri ini, dan—barangkali—dianggap tak pantas lagi menjabat di Bareskrim.
Kepentingan Organisasi
Lain lagi cerita Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ketika dengar pendapat dengan Komisi III DPR (8/9/2015), berkaitan pencopotan Komjen Budi Waseso, dan tukar guling dengan jabatan Komjen Anang Iskandar selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dijelaskan Badrodin, proses mutasi di tubuh kepolisian adalah hal biasa, kebijakan untuk kepentingan organisasi. Sekaligus menghindari penegakan hukum yang malah menciptakan masalah sosial.
“Kalau penegakan tak perhatikan dampak sosial, kita habis energi menyelesaikan dampak sosial. Harus dilakukan dengan teknis yang tepat,” papar Badrodin.
Dikatakan lagi, kegaduhan dan dampak sosial menjadi perhatian pihaknya ketika melakukan evaluasi organisasi. Setelah Budi Waseso tidak lagi bertugas di Bareskrim, dia tetap memiliki tugas besar dalam menyelesaikan masalah narkoba.
“Bukan berarti pak Buwas itu tidak bagus. Saya sudah sampaikan bahwa pak Buwas ini bagus. Saya harapkan di sana (BNN) pak Buwas bisa berhasil. Ini karena program pemerintah memberantas narkotika dan penyalahgunaan. Indonesia harus bebas narkoba,” jelas Badrodin.
Pertukaran jabatan antara Buwas dan Anang, lanjutnya, sekaligus untuk penyegaran di organisasi. “Menempatkan Buwas sebagai kepala BNN untuk memperkuat organisasi. Ditariknya Anang Iskandar di Breskrim untuk memperbarui semangat di Polri,” kata Kapolri.
“Bahaya Buwas”
Yang paling kesal atas pencopotan Buwas adalah Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Pasalnya, tindakan itu telah mengagalkan upaya pengungkapan mega korupsi senilai Rp180 triliun yang tengah diusut Polri. Setidaknya bikin ciut nyali polisi, ngeri di-Buwaska-kan jika kasus itu dilanjutkan.
Menurut Viktor, setelah pencopotan Buwas, para penyidik takut untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Pelindo II. Padahal Bareskrim sudah bersiap-siap akan mengungkap satu korupsi berskala besar.
”Sebenarnya kita mau menggeladah satu proyek besar dengan kerugian negara senilai Rp 180 triliun, tapi terpaksa nggak jadi” kata Viktor kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Ketika Bareskrim akan bergerak, lanjutnya, tiba-tiba muncul pencopotan Buwas. Dengan begitu pihaknya tidak jadi melanjutkan karena penyidiknya takut. “Yang bintang tiga saja bisa dicopot, bagaimana anak buahnya. Kalau sudah begitu, siapa yang berani bergerak,” ungkap Viktor penuh penyesalan.
Dikatakan Viktor, kasus korupsi itu diindikasikan adanya keterlibatan orang kuat di sektor swasta dan pejabat negara. Pihaknya sudah memegang alat bukti, serta dokumen lengkap. ”Lalu siapa sekarang yang mau mengembalikan ini? Kita gagal melakukan tindakan kepolisian, karena penyidik sudah jatuh mental,” ujarnya seraya menambahkan, bahwa Polri sebenarnya telah mendidik penyidik agar bersikap berani.
Tapi, kalau benar adanya dugaan istana melindungi pihak-pihak tertentu, apakah ada anggota polisi bersedia di-Buwas-kan? Pasti nggak ada yang mau.(Amn/Yan)
