TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo didesak untuk secepatnya melantik dan langsung memberhentikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri saat itu juga, sehingga persoalan politik dan hukum yang menyandera institusi Kepolisian RI dapat diselesaikan.
Desakan tersebut diungkapkan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP), Gardi Gazarin yang menilai persoalan pencalonan Kapolri berakibat tersanderanya institusi Polri dapat berakibat pada pekerjaan dan kewajiban serta kewenangan Polri tidak berjalan dengan efektif.
“Karena itu, FWP mendesak presiden untuk segera melantik Budi Gunawan, kemudian langsung mencopot yang bersangkutan dari jabatan Kapolri. Sehingga persoalan politik yang sudah berjalan di DPR dapat terpenuhi, begitu pula masalah hukum yang melilit BG bisa diikuti secara prosedural nantinya,” kata Gardi Gazarin kepada pers di Balai Wartawan FWP Polda Metro Jaya, Kamis (22/1/2015).
Pelantikan dan pencopotan BG sesegera mungkin kata Gardi Gazarin, guna menghindari berbagai persoalan politik dan hukum yang berkembang tidak sehat dan menghindari terjadinya versi kedua cicak melawan buaya.
“Selain itu, hak preogratif presiden juga dapat terlaksana tanpa ada interfensi dari pihak manapun. Begitu pula adanya kesepakatan pasca cicak melawan buaya yang bertekad saling supervisi hukum dan jembatan yang sudah dibangun Polri dan KPK kembali utuh dan berlangsung baik,” terang Gardi Gazarin.
Lebih lanjut Gardi Gazarin mengatakan, FWP menyarankan agar Presiden tidak segan-segan memanggil dan mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelaksana tugas Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk segera bertemu membahas pelantikan dan pencopotan Budi Gunawan.
“Bila perlu, presiden mengundang Dewan Pers terkait pemberitaan yang selama ini berkembang, sehingga tidak bias menjurus pada perseteruan antara dua lembaga penegak hukum yang menjadi harapan rakyat,” saran Gardi Gazarin.
Langkah tersebut kata Gardi Gazarin, dinilai FWP sebagai langkah elegan baik untuk proses politik maupun penegakan hukum di negeri ini.
“Supaya pemerintah baru ini juga berlangsung baik dan dapat menjalankan agenda revolusi mentalnya. Dimana Polri dan KPK harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkait kejahatan-kejahatan trans nasional dan korupsi yang juga memerlukan penanganan sinergi di dua lembaga penegak hukum itu dan ditambah dengan kejaksaan,” ucap Gardi Gazarin.(yan)
